
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya menengahi sengketa lahan antara masyarakat Desa Tepian Langsat dengan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC). Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terkait penguasaan serta pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah kesesuaian antara keputusan administratif dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, penerbitan surat keputusan (SK) belum tentu secara langsung menggambarkan kondisi faktual di wilayah yang menjadi objek persoalan. Karena itu, penyelesaian sengketa perlu melihat situasi masyarakat dan aktivitas yang berlangsung di lapangan.
“Karena itu mungkin SK-nya dibuat tapi tidak memastikan situasi lapangan atau bagaimana,” ujar Mahyunadi.
Ia menilai kondisi lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penyelesaian. Pemerintah daerah tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas di wilayah tersebut.
Sengketa antara masyarakat Tepian Langsat dan PT MKC sebelumnya juga telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Persoalan tersebut berkaitan dengan status serta pemanfaatan lahan yang menjadi kepentingan masyarakat dan perusahaan.
Mahyunadi mengatakan pemerintah daerah akan mengambil peran sebagai penengah agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur yang memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.
Ia juga memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian lebih lanjut.
“Makanya saya menengahi, saya akan bawa masalah ini ke kementerian kehutanan,” tegasnya.
Menurut Mahyunadi, langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak terus berlarut di tingkat lapangan. Koordinasi dengan kementerian diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status lahan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan dalam proses penyelesaian. Dengan adanya pembahasan di tingkat kementerian, keputusan yang diambil nantinya diharapkan tidak hanya mengacu pada dokumen administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual serta kepentingan masyarakat di wilayah sengketa.(ADV)




