Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Diduga Bermasalah, PT Andalas Wahana Sukses Akan Dilaporkan ke Gakkum KLHK

 

KUTAI TIMUR – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum lingkungan dan tata kelola lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Andalas Wahana Sukses. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah temuan awal berdasarkan laporan masyarakat serta penelusuran dokumen perizinan yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hukum dalam operasional perusahaan tersebut di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Faizal menjelaskan, PT Andalas Wahana Sukses diketahui memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/185/Eko.2-VIII/2009 dengan luas izin sekitar 6.000 hektare. Perusahaan yang berstatus penanaman modal asing itu bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian, dari hasil
penelusuran awal muncul sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Salah satunya terkait dugaan penguasaan lahan yang sebelumnya dikelola oleh kelompok tani setempat.

“Kami menerima laporan dari masyarakat dan juga telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen. Dari situ muncul indikasi adanya persoalan dalam pengelolaan lahan oleh perusahaan,” ujar Faizal.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menjadi dasar hukum penguasaan tanah negara untuk kegiatan perkebunan berskala besar.

Menurut Faizal, dalam sistem hukum agraria Indonesia, izin usaha perkebunan tidak serta-merta memberikan hak penguasaan tanah. Operasional perkebunan skala besar harus didasarkan pada HGU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

“Kami juga belum memperoleh informasi yang jelas terkait keberadaan HGU perusahaan tersebut. Padahal itu merupakan dasar legal dalam penguasaan tanah negara untuk kegiatan perkebunan,” katanya.

Selain persoalan legalitas lahan, Fraksi GAP juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari luas lahan yang diusahakan.

Dengan luas izin sekitar 6.000 hektare, maka kewajiban pembangunan kebun plasma diperkirakan mencapai sekitar 1.200 hektare. Namun hingga kini belum ditemukan informasi yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban tersebut.

“Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadi bagian penting dalam kemitraan antara perusahaan dan warga,” jelasnya.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Kegiatan perkebunan diwajibkan memiliki dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

“Jika kegiatan usaha dilakukan tanpa dokumen lingkungan yang sah, tentu hal ini berpotensi melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup,” ujar Faizal.

Ia menambahkan, apabila dugaan pelanggaran tersebut benar terjadi, maka kegiatan perusahaan berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari konflik agraria dengan masyarakat, kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan tanpa pengawasan lingkungan, hingga kerugian sosial ekonomi masyarakat karena kehilangan akses terhadap lahan.

Melalui laporan yang akan disampaikan, Fraksi GAP meminta Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut.

“Kami meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan hidup, legalitas penggunaan lahan, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Faizal menegaskan, laporan ini merupakan bentuk partisipasi dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru