Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Relokasi Bantaran Sungai Tenggarong, Pemkab Kukar Jamin Hak Hunian dan Usaha Warga

KUTAI KARTANEGARA – Kepastian tempat tinggal dan keberlanjutan mata pencaharian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rencana relokasi warga bantaran Sungai Tenggarong. Pemerintah menegaskan, penataan sekitar 150 rumah di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, perubahan lokasi tempat tinggal tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak yang selama ini dimiliki. Karena itu, pemerintah berupaya menyusun proses relokasi dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan warga.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung. Bagi sebagian warga, lokasi tempat tinggal juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan usaha yang telah dijalankan selama bertahun-tahun.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya warga mendapatkan tempat tinggal baru. Kehidupan mereka juga harus tetap diperhatikan, termasuk bagaimana usaha dan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilan bisa berlanjut,” ujar Aulia, Senin (9/11/2026).

Ia meminta masyarakat yang masuk dalam rencana relokasi tidak merasa terancam dengan kebijakan penataan tersebut. Pemkab Kukar ingin membangun komunikasi yang baik dengan warga agar setiap tahapan dapat dibicarakan dan menemukan penyelesaian yang tepat.

Aulia menyebutkan, pendekatan humanis menjadi prinsip yang harus dikedepankan. Pemerintah tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan bantaran sungai.

“Kita ingin proses ini berlangsung dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, warga jangan panik dulu. Pemerintah tetap membuka ruang kerja sama dan akan memperhatikan hak-hak mereka,” katanya.

Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar telah melakukan pembahasan terkait pola penataan. Pemerintah berupaya merumuskan mekanisme yang mampu mempertemukan kebutuhan pembenahan kawasan dengan kepentingan masyarakat terdampak.

Meski demikian, Aulia menegaskan bahwa pemenuhan hak dalam proses relokasi tetap harus didasarkan pada kejelasan administrasi dan legalitas. Pemerintah perlu memastikan setiap klaim kepemilikan maupun hak yang diajukan memiliki dasar yang dapat dibuktikan.

“Semua hak yang memang dimiliki masyarakat dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentu akan kita perhatikan. Jadi, penyelesaiannya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan klaim yang tidak memiliki kejelasan,” tegasnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru selama proses pemindahan berlangsung. Pemerintah ingin agar komunikasi dengan warga menjadi bagian dari penyelesaian, bukan justru menambah ketidakpastian bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengalaman relokasi di kawasan pinggiran Sungai Mahakam juga menjadi bahan evaluasi. Saat itu, tidak seluruh rumah yang disediakan pemerintah akhirnya ditempati penerima relokasi. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kebutuhan dan hak warga harus dipertimbangkan sejak awal.

Pemkab Kukar berharap rencana penataan bantaran Sungai Tenggarong dapat berjalan dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

“Agar warga tidak hanya memperoleh kepastian hunian, tetapi juga tetap memiliki kesempatan mempertahankan keberlangsungan kehidupan ekonominya,” tutup Aulia. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru