Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Pemkab Kukar Bidik Pembenahan Wajah Ibu Kota Dari Penataan Bantaran Sungai Tenggarong

KUTAI KARTANEGARA – Penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membenahi wajah ibu kota kabupaten. Melalui rencana relokasi sekitar 150 rumah di Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan, pemerintah ingin mengubah kawasan permukiman yang selama ini berada di sepanjang aliran sungai.

Program tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memindahkan masyarakat dari lokasi tempat tinggal saat ini. Penataan juga diharapkan membuka peluang pembenahan kawasan sungai, terutama dalam mendukung upaya pengendalian banjir di Tenggarong.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, penataan ibu kota kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Terlebih, Tenggarong menjadi kawasan yang mencerminkan wajah Kabupaten Kukar bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

“Sebagai pusat pemerintahan dan etalase Kabupaten Kukar, Tenggarong harus terus kita benahi. Kondisi kawasan perkotaan perlu ditata agar lebih baik, termasuk permukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai,” ujar Aulia, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keberadaan permukiman di kawasan bantaran sungai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembenahan tersebut. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah relokasi terhadap sekitar 150 rumah yang berada di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan.

Penataan ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan fungsi kawasan sungai. Dengan berkurangnya permukiman di bantaran, pemerintah diharapkan memiliki ruang lebih leluasa untuk melakukan pembenahan kawasan sesuai tujuan penataan.

“Penataan ini memang kita arahkan agar kawasan Tenggarong semakin baik. Kita tidak ingin hanya memindahkan masyarakat, tetapi juga ingin ada perubahan terhadap kondisi kawasan yang selama ini perlu dibenahi,” katanya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kukar telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi, di antaranya Mangkurawang dan Jongkang. Masyarakat nantinya tidak diarahkan menempati rumah susun, melainkan rumah tapak dengan ukuran kurang lebih tipe 36.

Aulia menyebutkan, konsep hunian tersebut menjadi bagian dari skema penataan agar masyarakat tetap memperoleh tempat tinggal secara individual setelah meninggalkan kawasan bantaran sungai.

“Kita sudah menyiapkan konsep rumah tapak dengan ukuran sekitar tipe 36. Jadi, bukan rumah susun. Harapannya, warga bisa menempati lingkungan baru yang lebih tertata,” ungkapnya.

Rencana pembenahan itu sebelumnya telah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat melalui proposal yang disampaikan Aulia kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta. Kunjungan pemerintah pusat ke Kukar selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesiapan pelaksanaan program.

Di sisi lain, Pemkab Kukar telah menyusun kebutuhan anggaran dan membaginya berdasarkan tahapan pekerjaan. Pemerintah juga menyiapkan beberapa alternatif skema untuk memastikan proses relokasi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

“Semua tahapan sedang kita persiapkan, termasuk kebutuhan anggaran dan skema pelaksanaannya. Kita ingin program ini berjalan dengan baik karena tujuannya bukan sekadar memindahkan rumah, tetapi menata kawasan Tenggarong secara keseluruhan,” tutup Aulia.

Melalui program tersebut, Pemkab Kukar berharap penataan bantaran Sungai Tenggarong dapat menjadi bagian dari pembenahan kawasan perkotaan. Selain meningkatkan kualitas permukiman, langkah ini diharapkan mendukung penataan ruang sungai dan penanganan persoalan banjir di ibu kota kabupaten. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru