Selasa, November 17, 2026
21.1 C
East Kalimantan
spot_img

Komisi B DPRD Kutim Desak Kejelasan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran IUP PT THL

SANGATTA – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur meminta adanya kejelasan tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari (THL) yang terindikasi menggarap lahan sekitar 22 hektare di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP). DPRD menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dibahas, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perhatian tersebut mengemuka dalam rapat finalisasi Laporan Hasil Kerja (LHK) hasil verifikasi lapangan yang berlangsung di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin Faizal Rachman bersama Hasbollah dan H. Ridwan. Sejumlah instansi teknis dan unsur kepolisian turut dilibatkan untuk memberikan penjelasan terkait legalitas perizinan, status lahan, serta dugaan aktivitas perkebunan di luar wilayah izin perusahaan.

Berdasarkan hasil klarifikasi awal, terdapat indikasi penggarapan dan penanaman kelapa sawit oleh PT THL pada lahan seluas kurang lebih 22 hektare di luar batas IUP. Lahan yang menjadi perhatian tersebut juga diketahui tercatat berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman, menegaskan bahwa dugaan ketidaksesuaian aktivitas perusahaan dengan izin yang dimiliki harus memperoleh perhatian serius dari instansi terkait. Apabila pelanggaran terbukti, pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, tentu harus ada tindak lanjut dari instansi yang memiliki kewenangan. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Faizal, fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada pengumpulan informasi maupun pelaksanaan rapat. Lebih dari itu, DPRD ingin memastikan setiap persoalan yang ditemukan melalui proses verifikasi mendapatkan penyelesaian yang jelas dan terukur.

Ia menegaskan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kepatuhan terhadap perizinan tidak boleh diabaikan, terlepas dari besar kecilnya perusahaan maupun kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

“Jangan sampai persoalan perizinan hanya berhenti pada pembahasan. Kami ingin ada kepastian mengenai hasil pemeriksaan dan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak berwenang,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, penentuan dasar hukum harus dilakukan secara cermat. Dalam pembahasan sebelumnya sempat disinggung potensi denda maksimal Rp10 miliar berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, ketentuan Pasal 105 dalam undang-undang tersebut telah dihapus melalui perubahan regulasi Cipta Kerja.

Dengan demikian, penerapan sanksi tidak dapat dilakukan secara serta-merta dengan mengacu pada ketentuan yang sudah tidak berlaku. Instansi berwenang perlu mengidentifikasi bentuk pelanggaran, memeriksa bukti, serta menggunakan dasar hukum terbaru yang relevan.

Komisi B DPRD Kutim berharap finalisasi LHK dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat sebagai bahan tindak lanjut bagi instansi terkait. Kejelasan mengenai status lahan, batas IUP, dan legalitas aktivitas perusahaan menjadi hal penting yang harus dipastikan.

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kegiatan investasi dan perkebunan di Kutai Timur. Penegakan aturan yang konsisten diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya persoalan pertanahan dan konflik agraria di kemudian hari.(*)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru