Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Transaksi UMKM di Destinasi Wisata Kukar Sulit Terukur, Dispar Lihat Potensi QRIS Terpadu

KUTAI KARTANEGARA – Besarnya aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum sepenuhnya dapat tercatat secara akurat. Salah satu kendalanya adalah penggunaan metode pembayaran yang beragam, mulai dari transaksi tunai hingga QRIS dari sejumlah penyedia layanan perbankan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Awang Agus Darmawan, mengatakan aktivitas pengunjung di sejumlah lokasi sebenarnya menunjukkan potensi perputaran ekonomi yang cukup besar. Namun, pemerintah daerah masih kesulitan memperoleh angka transaksi secara menyeluruh karena pencatatannya tersebar di berbagai kanal pembayaran.

“Kalau melihat aktivitasnya, pengunjung yang datang itu cukup banyak. Transaksi UMKM juga besar, tetapi untuk mendapatkan angka pastinya memang masih menjadi tantangan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026)

Ia mencontohkan Simpang Odah Etam (SOE) sebagai salah satu kawasan yang ramai dikunjungi setiap Sabtu malam. Jumlah pengunjungnya dilaporkan mencapai ribuan orang, sementara nilai transaksi pelaku usaha diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“Setiap Sabtu malam itu pengunjungnya bisa sampai ribuan. Perputaran uangnya juga bisa mencapai ratusan juta rupiah,” ungkap Awang.

Meski demikian, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan transaksi yang terjadi. Sebab, sebagian pengunjung masih melakukan pembayaran secara tunai, sedangkan transaksi nontunai menggunakan QRIS dari berbagai bank.

“Persoalannya, pembayaran ini tidak berada dalam satu sistem. Ada yang tunai, ada yang menggunakan QRIS dari bank berbeda-beda,” jelasnya.

Menurut Awang, penggunaan satu kanal pembayaran yang lebih terintegrasi berpotensi mempermudah pencatatan transaksi. Dengan sistem yang lebih terpusat, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisata.

“Kalau menggunakan satu QRIS yang sama, tentu akan lebih mudah untuk melihat berapa transaksi yang terjadi,” katanya.

Namun, penerapan sistem tersebut tidak bisa dilakukan dengan memaksakan pilihan pembayaran kepada pedagang maupun pengunjung. Dispar perlu mempertimbangkan kebiasaan transaksi masyarakat serta kenyamanan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

“Kita tidak bisa memaksakan semua pedagang atau pengunjung harus menggunakan satu sistem pembayaran. Itu juga harus mempertimbangkan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Awang menilai, data transaksi yang lebih akurat akan membantu pemerintah memahami dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata. Selain jumlah kunjungan, nilai belanja pengunjung juga menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana aktivitas wisata memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.(Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru