Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Sengkarut Izin Lahan Kaltim, GMNI Desak KPK Seret Mafia HGU di Kutim dan Kukar

SAMARINDA — Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan memantik perhatian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur.

Sorotan organisasi mahasiswa tersebut terutama diarahkan pada tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

GMNI Kaltim mendesak KPK tidak berhenti pada kajian dan pemetaan persoalan pertanahan, tetapi menindaklanjutinya dengan pemeriksaan terhadap proses penerbitan HGU yang dinilai bermasalah.

Ketua DPD GMNI Kaltim, Maha Sakti Esa Jaya, mengatakan pihaknya telah lama menyoroti persoalan pertanahan di sejumlah wilayah Kaltim. Menurutnya, masuknya Kutim dan Kukar dalam kajian KPK menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

“Kami memantau betul ada dua wilayah di Kaltim, yakni Kutim dan Kukar, yang terseret dalam kajian KPK. Identifikasi ini merujuk langsung pada layanan penerbitan sertifikat serta tata kelola HGU. Ini masalah yang sangat krusial,” ujar Maha di Samarinda, Selasa (6/10/2026).

Menurut Maha, salah satu persoalan yang perlu diperiksa adalah pelayanan administrasi pertanahan, khususnya dalam penyelesaian layanan HGU yang melewati batas waktu Service Level Agreement (SLA).

Ia menyebut, berdasarkan data KPK, secara nasional pada 2021 layanan HGU yang melewati batas waktu SLA mencapai 61 persen.

“Di Kaltim, kondisinya jauh lebih parah daripada yang dibayangkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Maha menyoroti Kantor Pertanahan (Kantah) Kutai Timur yang disebut tercatat memiliki persentase layanan HGU melewati batas waktu cukup tinggi, yakni mencapai 71 persen.

Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, persentase ketidaktepatan SLA dalam layanan HGU yang dikaji disebut mencapai 100 persen.

” Kantah Kutai Kartanegara mencatat rekor buruk dengan persentase ketidaktepatan SLA sebesar 100 persen dari layanan HGU yang dikaji. Seratus persen,” tegas Maha.

Sebagai pembanding, ia menyebut Kantah Kabupaten Sumbawa memiliki persentase ketidaktepatan SLA sebesar 80 persen.

Bagi GMNI Kaltim, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena persoalan administrasi pertanahan berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Maha menilai lemahnya pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat maupun tata kelola HGU berpotensi memperbesar persoalan agraria di tengah masyarakat.

“Sangat terlihat bagaimana lemahnya instansi ini dalam mengawasi penerbitan sertifikat. SOP diterabas, pemetaan sertifikat HGU tidak jelas, dan pengawasannya bisa dibilang minim sekali,” tambahnya.

Ia mengatakan persoalan administrasi pertanahan pada akhirnya dapat beririsan dengan konflik lahan antara masyarakat dan korporasi pemegang HGU.

Menurutnya, sengketa lahan yang berujung pada proses hukum menjadi salah satu persoalan yang perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola pertanahan.

“Banyaknya sengketa lahan HGU yang sampai ke pengadilan ini semakin menguatkan sinyal. Rezim perizinan di Kaltim memang bermasalah dan sarat kepentingan,” ujar Maha.

Karena itu, GMNI Kaltim meminta temuan KPK mengenai titik-titik rawan korupsi di sektor pertanahan dijadikan pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh.

Maha mendorong KPK menelusuri proses penerbitan HGU, termasuk memastikan seluruh prosedur administrasi dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami dari GMNI mendorong KPK untuk tidak membuang waktu. Segera lakukan penanganan lebih lanjut. Lakukan pemeriksaan menyeluruh atas seluruh proses penerbitan HGU yang bermasalah di Kaltim. Bongkar sampai ke akar-akarnya,” pungkas Maha.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru