Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Mahyunadi: Bantuan Sosial Bukan Hadiah, Melainkan Hak Masyarakat yang Memenuhi Kriteria

KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka kegiatan Pelatihan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta kapasitas dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program perlindungan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi mengingatkan bahwa bantuan sosial tidak boleh dipandang sebagai pemberian semata dari pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, program bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bantuan sosial bukan hadiah semata,” tegas Mahyunadi.

Ia menjelaskan, bantuan sosial memiliki tujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, proses penyalurannya harus memperhatikan kriteria penerima, kondisi sosial ekonomi, serta ketepatan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Mahyunadi menekankan bahwa masyarakat yang memenuhi persyaratan dan berada dalam kondisi membutuhkan harus memperoleh perhatian yang semestinya. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa program perlindungan sosial tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Bantuan sosial itu adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial. Data yang valid dan diperbarui secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang layak menerima bantuan berdasarkan kondisi sebenarnya.

Ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan. Masyarakat yang seharusnya menerima bisa saja terlewat, sementara pihak yang tidak memenuhi kriteria berisiko tercatat sebagai penerima. Oleh sebab itu, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara cermat agar penyaluran bantuan lebih adil dan transparan.

Melalui pelatihan Perlinsos Digital, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pendataan, verifikasi, serta pengelolaan informasi penerima manfaat. Penggunaan sistem digital juga diharapkan membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data.

Selain dukungan teknologi, koordinasi antarpihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pendampingan dan pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program perlindungan sosial.

Mahyunadi berharap kegiatan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perlindungan sosial di Kutai Timur. Dengan data yang lebih akurat dan sistem yang semakin baik, pemerintah diharapkan mampu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Upaya tersebut menjadi penting agar program perlindungan sosial tidak sekadar terlaksana sebagai kegiatan rutin, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerintah dalam melindungi masyarakat rentan dan mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Kutai Timur.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru