
KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga harus menjadi langkah awal untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka kegiatan Pelatihan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
Menurut Mahyunadi, bantuan sosial memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Namun, pemberian bantuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi dalam mengatasi kerentanan sosial. Pemerintah juga perlu mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan.
“Bantuan sosial adalah jaring pengaman, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian dan kesejahteraan,” ujar Mahyunadi.
Ia menjelaskan, perlindungan sosial harus diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat memperbaiki kondisi kehidupannya. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka peluang bagi penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, hingga masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar program perlindungan sosial tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berlanjut pada pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat.
Mahyunadi juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Dalam konteks tersebut, pelatihan Perlinsos Digital dinilai memiliki peran strategis untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan sosial. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membantu proses pengelolaan data, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Data yang akurat dan pengelolaan yang baik menjadi unsur penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan. Dengan dukungan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meminimalkan potensi ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, Mahyunadi mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial untuk menjadikan kemandirian masyarakat sebagai orientasi utama. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan juga dari kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.
“Inilah yang harus menjadi semangat kita di Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas para peserta dalam menjalankan program perlindungan sosial secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan sistem digital serta pendekatan pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mewujudkan perlindungan sosial yang lebih efektif, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mandiri dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.(ADV)




