Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Normalisasi Sungai Jadi Agenda Jangka Panjang Penanganan Sodetan Loa Janan

KUTAI KARTANEGARA – Normalisasi sungai menjadi salah satu agenda jangka panjang dalam penanganan sodetan di kawasan perbatasan Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah kecamatan berencana menyosialisasikan tahapan penanganan kepada masyarakat bersama pemerintah desa, terutama terkait kondisi bangunan yang berada di jalur aliran sungai.

Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menjelaskan penanganan sodetan tidak berhenti pada pekerjaan crossing dan pembangunan pintu air. Tahapan berikutnya membutuhkan penanganan yang lebih luas, termasuk normalisasi sungai dengan mempertimbangkan kondisi di sepanjang alirannya.

“Untuk jangka panjang, ada penanganan normalisasi sungai. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat karena apabila ada bangunan yang berada di jalur aliran, tentu harus ada pembahasan dan penanganan lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (21/10/2026).

Rencana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan penanganan sodetan yang dibahas dalam pertemuan Bupati Kukar, Wali Kota Samarinda danBalai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim 3 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, penanganan dibagi menjadi tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pada tahap awal, Pemerintah Kota Samarinda menangani crossing di jalan nasional Kilometer 1. Pekerjaan tersebut telah dilakukan sebagai bagian dari langkah jangka pendek untuk mendukung pelaksanaan penanganan sodetan.

Selama proses pembangunan berlangsung, akses sementara untuk pengendara sepeda motor tetap dipertahankan hingga pintu air selesai dibangun. “Keberadaan jalur tersebut diharapkan membantu masyarakat tetap beraktivitas tanpa kehilangan akses selama pekerjaan berlangsung,” terang Hery.

Adapun tahapan menengah melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemkab Kukar, dan BWS Kaltim. Pembahasan dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Hery menilai sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting sebelum penanganan jangka panjang dilaksanakan. Informasi mengenai rencana normalisasi perlu disampaikan agar warga mengetahui arah kebijakan dan memahami kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

“Kami berencana turun bersama pemerintah desa untuk menyampaikan tahapan penanganan ini. Harapannya, masyarakat memahami apa yang akan dikerjakan dan bisa ikut mendukung pelaksanaannya,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan yang berkaitan dengan bangunan di sepanjang aliran sungai perlu dikomunikasikan secara baik. Dengan demikian, langkah yang diambil pemerintah dapat dipahami masyarakat dan dikoordinasikan dengan kondisi di lapangan.

Persoalan sodetan di kawasan perbatasan tersebut membutuhkan kerja sama lintas wilayah karena pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dan instansi teknis. Kesepakatan yang telah dibangun menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan sesuai urutan yang direncanakan.

Hery berharap sosialisasi dan koordinasi dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mendukung kelancaran penanganan, khususnya pada tahapan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan permukiman.

“Penanganan ini membutuhkan komitmen semua pihak. Pemerintah menjalankan tugasnya, sementara masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dan dilibatkan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru