Selasa, November 17, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Desa Ramah Lingkungan Kukar Tak Hanya Andalkan APBD, Libatkan Swasta dan Masyarakat

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk pengembangan Desa Ramah Lingkungan. Langkah ini dilakukan agar pencapaian visi Kukar Idaman Terbaik tidak hanya bergantung pada kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah memiliki cakupan lebih luas dibandingkan program yang secara langsung tercantum dalam dokumen anggaran pemerintah. Sebab, pembangunan juga dapat diwujudkan melalui kontribusi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam menjalankan program melalui APBD. Namun, keterlibatan pihak swasta dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun.

“Implementasi visi dan misi itu tidak selalu harus tercantum dalam APBD. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat terhadap apa yang sudah kita rencanakan juga menjadi bagian dari capaian pembangunan yang diinginkan masyarakat,” ujarnya, Senin (9/11/2026)

Aulia menjelaskan, pandangan mengenai pembangunan selama ini masih kerap berfokus pada hasil pekerjaan fisik yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan sering kali dianggap berhasil ketika pemerintah mampu membangun jalan, gedung, maupun fasilitas umum lainnya.

Padahal, menurutnya, pembangunan memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab pembangunan daerah.

“Selama ini masyarakat sering menganggap pembangunan itu identik dengan pembangunan fisik. Misalnya, ketika kita membangun jalan atau gedung, baru dianggap sebagai pembangunan. Padahal, cakupannya tidak hanya itu,” jelasnya.

Perspektif tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjalankan program Desa Ramah Lingkungan. Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan penataan kawasan permukiman, tetapi juga mendorong kepedulian berbagai pihak terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

Salah satu agenda yang didorong adalah penanaman tiga juta pohon, disertai pelestarian mangrove dan kawasan hutan. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan agar upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Aulia menilai, kontribusi masyarakat dan pihak swasta dapat menjadi bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, capaian program tidak semata-mata dilihat dari besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga dari keterlibatan seluruh elemen dalam mewujudkannya.

Ia menegaskan, pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan lingkungan perlu ditempatkan sejajar dengan pembangunan infrastruktur. Keduanya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Pembangunan itu bukan hanya soal infrastruktur. Pengembangan sumber daya manusia dan menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari pembangunan yang sudah kita tetapkan dalam RPJMD Kukar 2025–2029 melalui Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berharap program pembangunan dapat berjalan lebih luas dengan dukungan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutannya di berbagai wilayah. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru