Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

DPMD Kukar Tekankan Koperasi Merah Putih Harus Beroperasi, Bukan Sekadar Berdiri

KUTAI KARTANEGARA – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencakup seluruh desa dan kelurahan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya badan kelembagaan maupun berdirinya bangunan gerai. Koperasi juga dituntut mampu menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, keberadaan KDKMP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Melalui koperasi, potensi yang dimiliki setiap desa dan kelurahan diharapkan dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Jadi, orientasinya bukan hanya membentuk koperasi, tetapi bagaimana lembaga ini nantinya benar-benar menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Warga dan pemerintah desa harus sama-sama terlibat,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, koperasi memiliki peluang menjadi wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Selain itu, keberadaannya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan dan penyediaan berbagai kebutuhan kepada masyarakat di lingkungan desa maupun kelurahan.

Arianto menegaskan, kesiapan operasional perlu menjadi perhatian sejak awal agar koperasi tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Pemerintah desa dan kelurahan juga perlu mempersiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

“Jangan hanya mengejar terbentuknya lembaga atau selesainya bangunan. Sejak awal harus dipikirkan bagaimana koperasi itu bisa bekerja, dimanfaatkan masyarakat, dan memiliki aktivitas usaha yang berkelanjutan,” tegasnya.

Saat ini, sebanyak 237 KDKMP telah terbentuk di Kukar. Jumlah tersebut mencakup 193 desa dan 44 kelurahan, sehingga seluruh wilayah administratif telah memiliki kelembagaan koperasi Merah Putih.

Pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Setelah tahapan kelembagaan rampung, pemerintah daerah kini mendorong penyelesaian pembangunan gerai sebagai salah satu fasilitas penunjang kegiatan usaha.

Arianto menyebut, pembangunan gerai tetap membutuhkan kesiapan lahan yang sesuai. Lokasi yang diajukan pemerintah desa harus melalui verifikasi tim yang melibatkan Agrinas dan TNI. Bahkan, terdapat usulan lahan yang tidak dapat dilanjutkan karena dinilai tidak memungkinkan untuk pembangunan.

“Tidak semua lokasi yang disiapkan desa bisa langsung digunakan. Ada pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga ketika pembangunan dilakukan, tempatnya memang sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

DPMD Kukar menjalankan fungsi pendampingan dan fasilitasi agar pemerintah desa serta masyarakat dapat terlibat dalam setiap tahapan program. Arianto berharap, pembangunan gerai yang segera dituntaskan dapat diikuti kesiapan pengelolaan sehingga koperasi tidak sekadar memiliki fasilitas fisik, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi di wilayah masing-masing.

“Harapannya, ketika fasilitasnya sudah tersedia, koperasi juga siap menjalankan usaha. Dengan begitu, keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi bangunan yang berdiri tanpa aktivitas,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru