Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Koperasi Merah Putih di Kukar Diarahkan Gaet Kemitraan Perusahaan

KUTAI KARTANEGARA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diarahkan untuk mengambil peluang kerja sama dengan pelaku usaha dan perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Kemitraan tersebut menjadi salah satu cara memperluas kegiatan ekonomi koperasi, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap peluang usaha yang tersedia di wilayahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, keterlibatan koperasi dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan dapat memberikan ruang bagi lembaga tersebut untuk berkembang. Salah satu bentuknya melalui pelibatan koperasi dalam kontrak kerja yang dijalankan perusahaan.

“Peluangnya tidak harus selalu membangun usaha sendiri dari awal. Koperasi juga bisa masuk dalam jaringan kerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitar desa, termasuk dilibatkan dalam pekerjaan atau kontrak tertentu,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Menurut Arianto, pola kemitraan tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah wilayah. Perusahaan yang memiliki aktivitas usaha di sekitar desa dapat menjadi mitra untuk membuka kesempatan ekonomi bagi koperasi dan masyarakat setempat.

Ia menilai, peluang seperti ini perlu dimanfaatkan agar koperasi tidak hanya bergantung pada kegiatan usaha konvensional. Hubungan dengan pelaku usaha juga dapat menjadi jalan untuk memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan tetap perlu memperhatikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga yang lebih dahulu mengelola potensi ekonomi desa tersebut harus tetap mendapatkan ruang untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Arianto menjelaskan, BUMDes dan KDKMP memiliki dasar serta mekanisme pembentukan yang berbeda. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang desa. “Sedangkan KDKMP merupakan program nasional yang pembentukannya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025,” lanjut Arianto.

Karena itu, Ia berujar, pemerintah daerah mendorong kedua lembaga membangun hubungan yang saling mendukung. Peluang kemitraan dengan perusahaan dapat menjadi salah satu ruang pengembangan koperasi tanpa harus mengambil alih kegiatan usaha yang selama ini dikelola BUMDes.

“Kalau ada perusahaan yang membuka kesempatan kerja sama, koperasi bisa ikut mengambil bagian. Jadi, aktivitas ekonomi perusahaan juga berpeluang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat desa,” ungkapnya.

DPMD Kukar turut mendorong pemerintah desa memfasilitasi komunikasi antara koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Pemetaan potensi serta pembagian peran diperlukan agar hubungan kemitraan tidak memunculkan benturan kepentingan.

Arianto berharap, semakin terbukanya akses kerja sama dapat memperkuat posisi koperasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, KDKMP diharapkan mampu tumbuh sebagai lembaga usaha yang produktif sekaligus berjalan beriringan dengan BUMDes.

“Yang ingin kita bangun adalah kerja sama, bukan persaingan yang justru merugikan desa. Kalau semua bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya, potensi ekonomi wilayah akan lebih banyak yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru