
KUTAI TIMUR – Sengketa lahan antara masyarakat Desa Tepian Langsat dan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Belum terealisasinya proses adendum dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik di lapangan.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan kondisi tersebut membuat persoalan antara masyarakat dan perusahaan masih berpotensi menimbulkan gesekan. Hal itu terutama berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang tetap berlangsung di kawasan yang menjadi objek sengketa.
“Jadi terjadi konflik di lapangan itu karena adendum belum terlaksana,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status lahan, tetapi juga aktivitas masyarakat yang terus berjalan. Ketika belum ada kejelasan mengenai penyelesaian lahan, kegiatan yang dilakukan masyarakat dapat berhadapan dengan kepentingan perusahaan.
“Sementara masyarakat juga terus melakukan kegiatan,” ujarnya.
Mahyunadi menyebut kondisi tersebut perlu segera mendapatkan penyelesaian agar persoalan tidak terus berkembang menjadi konflik di lapangan. Kejelasan terhadap lahan yang menjadi objek sengketa dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.
Persoalan antara masyarakat Tepian Langsat dan PT MKC sebelumnya telah menjadi perhatian dalam pembahasan penyelesaian sengketa lahan. Pemerintah daerah perlu memastikan proses penyelesaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta mempertimbangkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kepastian agar aktivitas mereka tidak terus berada dalam situasi yang rawan menimbulkan persoalan dengan perusahaan. Sementara bagi perusahaan, kejelasan terhadap status lahan diperlukan untuk memastikan kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
Mahyunadi menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut secara jelas sehingga tidak menimbulkan konflik berulang. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan PT MKC dalam mencari jalan keluar atas sengketa tersebut.
Dengan adanya kejelasan penyelesaian, diharapkan aktivitas masyarakat dan perusahaan dapat berjalan dengan kepastian hukum serta tidak kembali memunculkan gesekan di lapangan. Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat sekaligus aktivitas perusahaan di wilayah Kutai Timur.(ADV)




