KUTAI KARTANEGARA – Kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai dapat memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah, mengatakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi tekanan belanja daerah yang selama ini harus dialokasikan untuk kebutuhan kepegawaian.
Menurutnya, ruang fiskal yang terbentuk nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan lainnya, terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan sekolah.
“Kalau pembiayaan gaji PPPK bisa ditopang pemerintah pusat, daerah tentu punya ruang untuk memperkuat kebutuhan pendidikan yang selama ini juga harus kita penuhi,” kata Heriansyah, Rabu (30/9/2026).
Ia menyebut kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada pembayaran gaji tenaga pendidik. Pemerintah daerah juga harus memastikan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta tata kelola yang terus diperbaiki.
Karena itu, apabila sebagian pembiayaan gaji PPPK dialihkan menjadi tanggung jawab APBN, anggaran daerah dapat diarahkan untuk kebutuhan yang bersifat penguatan layanan pendidikan.
“Ruang anggaran itu bisa kita gunakan kembali untuk membenahi sarana prasarana sekolah dan memperkuat tata kelola pendidikan,” ujarnya.
Heriansyah mengungkapkan, belanja gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Pendidikan sendiri mencapai hampir Rp1,1 triliun. Belanja tersebut masuk dalam komponen yang bersifat mengikat.
Besarnya kebutuhan belanja tersebut membuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan PPPK menjadi relevan bagi pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Dengan berkurangnya beban pada pos tertentu, pemerintah daerah memiliki kesempatan menata kembali prioritas belanja.
Menurut Heriansyah, kondisi itu juga dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas fasilitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah.
“Yang kita harapkan bukan hanya persoalan gaji selesai, tetapi ada ruang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pelayanan pendidikan,” jelasnya.
Ia menilai penguatan sarana prasarana dan tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, setiap ruang fiskal yang tersedia perlu diarahkan kembali untuk memperkuat layanan kepada peserta didik.
Kebijakan pembiayaan PPPK melalui APBN, lanjutnya, pada akhirnya dapat memberi dampak lebih luas terhadap pengelolaan sektor pendidikan daerah apabila ruang anggaran yang terbentuk benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas.
“Kita tentu menyambut baik kebijakan yang bisa membuat pengelolaan anggaran pendidikan lebih leluasa untuk kebutuhan sekolah,” pungkas Heriansyah. (adv)




