Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Mahyunadi Dorong Penyelesaian Adendum Sengketa Lahan Tepian Langsat dan PT MKC

KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mendorong agar persoalan adendum yang berkaitan dengan sengketa lahan antara masyarakat Tepian Langsat dan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) segera diselesaikan melalui Kementerian Kehutanan.

Menurut Mahyunadi, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kepastian dari pemerintah pusat, khususnya terkait proses adendum yang menjadi salah satu bagian penting dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Ia berharap koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dapat mempercepat proses penyelesaian sehingga persoalan yang selama ini terjadi di lapangan tidak terus berlarut.

“Saya harap melalui Kementerian Kehutanan masalah ini bisa cepat terselesaikan masalah adendumnya,” ujar Mahyunadi.

Mahyunadi menyebut, pemerintah daerah akan berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian untuk mendapatkan kejelasan mengenai langkah penyelesaian yang dapat dilakukan. Menurutnya, kepastian mengenai adendum diperlukan agar terdapat dasar yang jelas dalam menindaklanjuti kondisi di lapangan.

Persoalan sengketa lahan antara masyarakat Tepian Langsat dan PT MKC sebelumnya telah menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang.

Mahyunadi menilai penyelesaian juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama berkaitan dengan hak atas tanah yang selama ini mereka perjuangkan. Pemerintah daerah, kata dia, ingin agar penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang memiliki kepastian hukum dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

“Agar tidak terjadi konflik yang panjang lagi di masyarakat dan agar masyarakat mendapatkan hak nya pada tanah mereka sendiri dan ini bisa disuratin dan sebagainya,” katanya.

Ia berharap tindak lanjut ke Kementerian Kehutanan dapat menghasilkan kejelasan mengenai status adendum serta langkah berikutnya yang harus dilakukan. Dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengawal proses penyelesaian di tingkat lapangan.

Mahyunadi juga menekankan pentingnya komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Menurutnya, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya melalui pembahasan administratif, tetapi harus menghasilkan keputusan yang dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya akan mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari kementerian terkait. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian sengketa lahan secara lebih jelas sekaligus mencegah konflik kembali terjadi di tengah masyarakat.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru