
KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyebut terdapat lahan yang masuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan luasan lebih dari 600 hektare dalam persoalan lahan yang melibatkan masyarakat Desa Tepian Langsat dan PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC).
Keberadaan lahan TORA tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian persoalan agraria di wilayah tersebut. TORA merupakan tanah yang menjadi objek dalam program reforma agraria dan diperuntukkan untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
“Disitu ada TORA juga sekitar 600 hektare lebih,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, persoalan lahan yang terjadi di Tepian Langsat perlu diselesaikan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi di lapangan serta kepentingan masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah juga mendorong agar proses penyelesaian dilakukan melalui komunikasi antarpihak sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.
Sengketa lahan antara masyarakat dan PT MKC sebelumnya menjadi perhatian karena terdapat perbedaan kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut membuat penyelesaian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap persoalan pertanahan.
Mahyunadi menilai penyelesaian tidak cukup hanya melihat aspek administratif, tetapi juga perlu memastikan kondisi faktual di lapangan. Terlebih, terdapat lahan yang disebut masuk dalam kategori TORA sehingga status dan peruntukannya perlu mendapatkan kejelasan.
Ia berharap proses penyelesaian dapat berjalan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta tetap memperhatikan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya mendorong komunikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.
“Saya harap agar masalah ini tidak berkelanjutan nantinya dan semoga upaya penyelesaian masalah ini bisa berjalan dengan baik antar kedua belah pihak,” ujarnya.
Mahyunadi berharap penyelesaian sengketa dapat menghasilkan kejelasan mengenai status lahan dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Menurutnya, penyelesaian yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak terkait penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.
Pemerintah daerah juga akan terus memantau proses penyelesaian persoalan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki, dengan tetap mendorong terciptanya situasi yang kondusif antara masyarakat Desa Tepian Langsat dan PT MKC.(ADV)




