Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Kari Palimbong Dorong Pemerataan Pembagian DBH, Soroti Ketimpangan Penerimaan Daerah Penghasil

 

Kutai Timur, kaltimnesia.id — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi C, Kari Palimbong, menegaskan pentingnya upaya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kebijakan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan proporsional. Ia menilai selama ini Kutim, sebagai salah satu penyumbang devisa besar di sektor pertambangan, belum mendapatkan porsi yang sepadan dari pemerintah pusat.

“Jadi, pada intinya konsen kita untuk peningkatan APBD kita karena sampai pada hari ini, APBD kita bertumpu pada DBH di bidang pertambangan itu kita coba dorong. Intinya di situ, ya kan? Bagaimana pembagian secara proporsional. Artinya apa proporsional artinya? Kami penyumbang devisa terbesar, kok kembalinya sedikit. Ini kan enggak proporsional namanya, ya kan? Nah, intinya di situ,” tegas Kari saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu penyebab lambatnya percepatan pembangunan di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Ia menilai sistem pembagian DBH saat ini masih belum mencerminkan keadilan fiskal yang diharapkan, terutama bagi daerah-daerah yang menjadi penopang utama pendapatan nasional dari sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas.

Kari menambahkan, ketergantungan Kutim pada DBH juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Karena itu, ia menilai perlu ada langkah konkret baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah, terutama melalui formula pembagian yang lebih transparan dan berpihak pada daerah penghasil.

Selain menyoroti aspek kebijakan pusat, Kari juga berharap adanya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah untuk memperjuangkan hal ini secara bersama. “Nah, dan mudah-mudahanlah, mudah-mudahan ini legislatif sama eksekutif mau mendorong ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, perjuangan untuk mendapatkan proporsi DBH yang adil bukan hanya kepentingan Kutim semata, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Menurutnya, selama struktur kebijakan fiskal nasional belum memberikan keadilan bagi daerah penghasil, maka kesenjangan pembangunan antarwilayah akan terus melebar.

Kari berharap ke depan DPRD Kutim bersama pemerintah kabupaten dapat memperkuat argumentasi dan data pendukung agar aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. “Kita ingin agar daerah yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional juga mendapatkan haknya secara layak,” ujarnya.

Dengan langkah yang terarah dan dukungan politik yang solid, Kari optimistis perjuangan tersebut dapat menjadi awal bagi perubahan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil seperti Kutai Timur.(Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru