
Sangatta, Kaltimnesia.id — Komisi C DPRD Kutai Timur menyoroti persoalan serius di sektor pertanian yang dinilai sedang menghadapi tantangan besar. Dalam kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, mereka mengingatkan adanya ancaman terhadap ketahanan pangan daerah akibat maraknya alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.
Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menilai fenomena tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi ketersediaan pangan lokal.
“Alih fungsi lahan-lahan produktif pertanian menjadi momok yang sedang menghantui. Jika ini tidak dikendalikan, Kutai Timur bisa kehilangan kemampuan swasembada pangannya,” ujarnya.
Menurutnya, keuntungan ekonomi yang lebih cepat dari komoditas sawit membuat banyak masyarakat meninggalkan usaha tani pangan. Hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Padahal, Kutai Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian. Wilayah ini dikenal memiliki lahan subur dan sumber air yang memadai untuk mengembangkan tanaman pangan strategis seperti padi dan jagung.
Komisi C menilai, perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah daerah dan pusat untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, sekaligus memberikan insentif bagi petani agar tetap bertahan di sektor pangan.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan terkait perlindungan lahan pangan.
“Kalau kita ingin bicara ketahanan pangan, maka kita harus pastikan lahan pangan tetap ada. Ini soal keberlanjutan hidup masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.(adv)




