SANGATTA — Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh wilayah Kutai Timur (Kutim) berkumpul di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, untuk mengikuti Rapat Kerja ke-III Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kutim, baru-baru ini.
Kegiatan yang diikuti 444 peserta dari 86 desa di 18 kecamatan itu mengusung tema “Penguatan Peran dan Fungsi BPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif.”
Bupati Ardiansyah Sulaiman, saat membuka acara, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan integritas anggota BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.
“Sebagai ujung tombak demokrasi di tingkat lokal, BPD memiliki peran besar dalam memastikan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, kapasitas dan integritas anggota BPD menjadi kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan BPD harus dijalankan secara profesional tanpa menimbulkan konflik dengan pemerintah desa.
“Mengawasi bukan berarti menghalangi, tetapi memastikan setiap kebijakan dan program dijalankan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ketua PABPDSI Kutim Ridwan Abdul Razak turut mengapresiasi dukungan Pemkab Kutim terhadap kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas BPD.
“Saya menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antara BPD dan pemerintah desa agar roda pemerintahan di tingkat desa dapat berjalan secara efektif dan harmonis,” ujarnya.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi anggota BPD untuk memperdalam pemahaman mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Kutim, pemerintah desa, dan BPD, tata kelola pemerintahan desa diharapkan semakin transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




