Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Golkar Ungkap Alasan Absen di Paripurna: Dokumen KUA–PPAS Baru Dibagikan Menit Terakhir

Kutai Timur — Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Timur akhirnya buka suara terkait ketidakhadiran mereka dalam Rapat Paripurna Jumat malam yang membahas penandatanganan Nota Kesepakatan KUA–PPAS 2026 dan MoU proyek Multi Years 2026–2027.

Ketua Fraksi Golkar, Asti Mazar Bulang, menegaskan bahwa absennya fraksi bukan bentuk penolakan terhadap agenda pembangunan, tetapi merupakan sikap tegas atas proses penyampaian dokumen anggaran yang dinilai tidak sesuai mekanisme.

Menurut Asti, sejak sehari sebelum paripurna hingga menjelang rapat dimulai, Fraksi Golkar telah berulang kali meminta dokumen resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun dokumen tersebut baru diberikan pada menit-menit terakhir sebelum rapat paripurna dimulai.

“Kami mengikuti instruksi partai untuk tidak hadir. Tapi itu bukan karena menolak pembangunan. Yang kami persoalkan adalah prosesnya tidak sehat karena dokumen diberikan pada detik-detik terakhir,” ujar Asti.

Golkar menilai kondisi tersebut membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca, menganalisis, dan mendalami materi anggaran, terutama terkait perubahan prioritas dan arah kebijakan dalam KUA–PPAS 2026.

Soroti Penambahan Banyak Proyek Multi Years Baru

Asti juga mengungkapkan bahwa fraksinya menyoroti munculnya banyak usulan proyek Multi Years yang baru diusulkan tahun ini. Menurutnya, konsep Multi Years idealnya dimanfaatkan untuk keberlanjutan proyek yang sudah berjalan, bukan menambah daftar kegiatan baru yang belum memiliki landasan perencanaan yang matang.

“Harusnya prioritas itu melanjutkan yang sudah ada dulu. Ini justru muncul proyek-proyek baru yang belum punya basis perencanaan kuat. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tegasnya.

Tegaskan Tidak Ada Anggota Golkar Hadir via Zoom

Dalam paripurna tersebut, Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa terdapat 22 anggota hadir fisik dan 5 hadir melalui Zoom. Namun, Asti memastikan tidak satu pun anggota Fraksi Golkar mengikuti rapat secara virtual pada malam itu.

“Fraksi kami tidak ikut, baik fisik maupun Zoom. Kami tetap konsisten pada sikap yang sudah diputuskan,” jelasnya.

Dukung Pembangunan, Namun Mekanisme Harus Dijaga

Meski tidak hadir, Golkar menegaskan bahwa sikap mereka tetap konstruktif dan tidak menghambat pembangunan daerah.

“Kami mendukung pembangunan, tetapi semua harus berjalan sesuai mekanisme. Proses anggaran itu harus transparan dan memberikan kesempatan bagi DPRD untuk mengkaji secara menyeluruh,” kata Asti.

Ia memastikan Fraksi Golkar akan hadir dalam pembahasan lanjutan apabila dokumen diberikan lebih awal dan DPRD memiliki waktu memadai untuk melakukan pendalaman.

“Kami siap hadir dan mengawal anggaran secara objektif. Yang penting dokumen disampaikan tepat waktu. Pembangunan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas kami,” tutupnya. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru