Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Kehadiran Virtual Rapat Paripurna Jadi Masalah, Fraksi Golkar Minta Usut Tuntas

 

Kutai Timur — Fraksi Partai Golkar melayangkan protes keras kepada Sekretariat DPRD Kutai Timur setelah menemukan dugaan kejanggalan dalam daftar hadir Rapat Paripurna yang digelar Jumat malam.

Kejanggalan itu muncul ketika nama salah satu anggota Fraksi Golkar, Hasna, tercatat sebagai peserta rapat melalui aplikasi Zoom. Padahal, Hasna menegaskan tidak menghadiri paripurna tersebut, baik secara langsung maupun secara virtual.

Ketua Fraksi Golkar, Asti Mazar Bulang, mengatakan persoalan itu terungkap saat fraksi mempertanyakan keabsahan kuorum rapat yang membahas Nota Kesepakatan KUA–PPAS 2026 dan MoU proyek Multi Years 2026–2027.

Menurut penjelasan Sekretariat DPRD, terdapat 22 anggota hadir fisik dan 5 lainnya tercatat hadir melalui Zoom. Namun ketika diminta menunjukkan daftar peserta virtual, nama yang pertama kali muncul justru Hasna—yang pada saat bersamaan sedang mematuhi instruksi partai untuk tidak menghadiri paripurna.

“Bu Hasna tidak tahu-menahu soal Zoom itu. Beliau tidak membuka link, tidak login, bahkan tidak sedang berada di aplikasi tersebut. Tiba-tiba namanya tercantum hadir. Ini sangat janggal,” kata Asti.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Asti langsung menghubungi Hasna. Hasilnya, Hasna membenarkan bahwa ia sama sekali tidak membuka Zoom maupun mengikuti rapat dalam bentuk apa pun pada malam itu.

Temuan tersebut menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan identitas atau penggunaan akun tanpa izin oleh pihak tertentu.

“Ada indikasi kuat identitas beliau digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ini bukan hal kecil. Kami meminta agar ini diusut tuntas,” tegas Asti.

Merespons kejadian ini, Hasna telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Sekretariat DPRD. Dalam surat itu, ia meminta klarifikasi dan penelusuran teknis mengenai siapa yang mengakses atau memasukkan namanya ke sistem Zoom.

Asti menambahkan bahwa Fraksi Golkar tidak ingin berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses digital forensik kepada pihak berkompeten.

“Kami bukan ahli IT, karena itu kami mendorong Sekretariat untuk menindaklanjuti secara profesional. Bila perlu melibatkan tenaga ahli, maka itu harus dilakukan,” ujarnya.

Selain dugaan penyalahgunaan identitas, Asti menyoroti dampaknya terhadap keputusan rapat. Menurutnya, tercantumnya nama Hasna dalam daftar hadir Zoom turut menentukan terpenuhinya kuorum. Jika kehadiran itu terbukti tidak sah, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada legalitas jalannya paripurna serta keputusan yang dihasilkan.

“Kuorum paripurna dihitung dari total anggota yang hadir fisik maupun virtual. Jika ada nama yang dicantumkan hadir padahal tidak, ini menyangkut integritas proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

Fraksi Golkar mendesak DPRD Kutai Timur untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan memastikan sistem kehadiran rapat tidak dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun di masa depan. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru