Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Kutim Mantapkan Arah Transisi Ekonomi, 15 Ranperda Masuk Propemperda 2025

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) semakin menegaskan komitmennya untuk beralih dari ketergantungan pertambangan menuju ekonomi kerakyatan. Hal itu tercermin dari 15 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang resmi diajukan ke DPRD Kutim untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, Januar Bayu Irawan, mengatakan seluruh ranperda tersebut dirancang sebagai fondasi hukum bagi kebijakan strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat.

“Kita mulai mengurangi ketergantungan pada pertambangan. Arah kebijakan sudah jelas, yaitu pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan sesuai 50 program unggulan bupati,” ujar Januar, Senin (24/11).

Dorong Ekonomi Produktif, Lindungi Lingkungan, dan Siapkan Struktur Industri Daerah

Januar menegaskan Pemkab Kutim tidak ingin masa depan daerah masih bersandar pada sektor tambang yang tidak berkelanjutan. Karena itu, sebagian besar ranperda yang diusulkan terkait langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pertanian dan perkebunan, keberlanjutan lingkungan hidup, serta tata kelola investasi.

“Regulasi-regulasi ini akan menjadi pijakan pembangunan jangka panjang. Kutim harus siap bertransformasi,” tambahnya.

Daftar 15 Ranperda Usulan Pemkab Kutim untuk Propemperda 2025

  1. Ranperda tentang APBD 2027
  2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2025
  3. Ranperda tentang Perubahan APBD 2026
  4. Ranperda tentang Perubahan Perda No. 1/2016 tentang RTRW Kutim 2015–2035
  5. Ranperda tentang Perubahan Perda No. 5/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  6. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak
  7. Ranperda tentang Perubahan Perda No. 2/2019 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  8. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
  9. Ranperda tentang Penyertaan Modal pada BPR
  10. Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kutim
  11. Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  12. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  13. Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi
  14. Ranperda tentang Pengelolaan Pelabuhan
  15. Ranperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten

Landasan Transformasi Ekonomi Kutim

Menurut Januar, seluruh ranperda tersebut akan menjadi landasan kuat untuk mengarahkan kebijakan pembangunan Kutai Timur di masa mendatang.

“Yang paling penting dari semuanya adalah arah kebijakan pimpinan. Kita betul-betul sedang bergerak dari ekonomi tambang menuju ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Dengan masuknya 15 ranperda ke dalam Propemperda 2025, Pemkab Kutim berharap transformasi ekonomi dapat berjalan terstruktur, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru