SANGATTA — Proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 di Kutai Timur tidak berjalan mudah. Besarnya efisiensi yang harus dilakukan membuat Pemerintah Kabupaten Kutim memilih langkah berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran. Hingga saat ini, penyerapan anggaran baru berada di kisaran 47 persen.
Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutim, Sudirman Latif, mengakui bahwa keterlambatan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) 2025 menjadi salah satu faktor.
“Ini memang memerlukan waktu karena besarnya anggaran yang berubah, dan kami harus sangat berhati-hati,” jelas Sudirman dalam keterangannya usai Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kutim.
Meski menghadapi tantangan, Pemkab tetap menunjukkan optimisme. Menurut Sudirman, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang baru saja diteken akan mempercepat proses penyerapan, terutama jika prioritas anggaran dapat segera disesuaikan.
“Kami optimis bahwa kita bisa mengejar penyerapan anggaran dan dengan adanya rapat yang dilakukan tadi, maka percepatan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas anggaran,” tegasnya.
Langkah ke depan juga telah disiapkan. Pemerintah memastikan bahwa proses penyusunan APBD tahun depan tidak akan mengulangi pola keterlambatan yang sama. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai membahas Rancangan APBD 2026.
“Segera setelah adanya kesepakatan ini, pemerintah akan dengan segera menyusun Rancangan APBD 2026 dan memastikan tidak terulangnya keterlambatan penyusunan APBD di tahun ini,” ujarnya.
Di tengah tekanan untuk efisiensi, Pemkab Kutim berupaya menjaga akurasi penganggaran agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan kehati-hatian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, sekaligus menyusun fondasi perencanaan jangka menengah yang lebih baik.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




