BENGALON — Desa Keraitan, salah satu titik terluar di Kecamatan Bengalon, menjadi perhatian Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H Mahyunadi. Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini, ia mendengarkan langsung keluhan warga mengenai kondisi infrastruktur dan keterbatasan layanan dasar yang masih jauh dari layak.
“Jalan menuju desa penuh lubang, becek, berlumpur, dan belum diaspal, dan ini jelas menggangu aktivitas masyarakat di sini,” ujar Sony, warga setempat.
Kondisi jalan hanyalah satu dari sekian persoalan. Warga juga mengeluhkan ketiadaan air bersih, belum masuknya jaringan listrik PLN, dan sulitnya akses telekomunikasi. “Kalau ada acara, kami masih harus memanggil imam dari Bengalon. Guru SD pun hanya ada dua orang, itu pun honorer,” ungkap Hili, seorang ibu rumah tangga.
Menjawab kondisi tersebut, Mahyunadi menyampaikan pendekatan bertahap yang telah disiapkan Pemkab Kutim. Ia menyebut perbaikan jalan dari simpang portal ke Keraitan akan diajukan melalui kerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Untuk persoalan air bersih, Dinas PUPR diminta meneliti sumber mata air bersama KPC. Jika tidak memungkinkan, pemerintah akan mengalokasikan pembangunan sumur bor pada tahun depan.
“Kalau tidak layak, kita siapkan sumur bor tahun depan. Kalau listrik PLN belum masuk, kita gunakan PLTS. Kami juga akan koordinasi dengan Kominfo untuk internet gratis, sesuai visi-misi ARMY,” jelas Mahyunadi.
Ia juga menyinggung program rumah layak huni serta pentingnya peran tokoh agama lokal. Warga yang mampu mengajar ngaji diminta untuk melapor langsung agar dapat diberikan honor oleh pemerintah.
“Terkait guru mengaji, jika ada warga yang mampu mengajar ilmu agama, silakan lapor ke saya, nanti akan kami dukung dengan honor dari pemerintah. Jika tidak ada, nanti kami yang akan mencarikan,” tegasnya.
Pendekatan Pemkab Kutim dalam menyasar desa terluar menunjukkan arah kebijakan yang fokus pada penanganan ketimpangan akses. Dialog dengan warga menjadi sarana penting untuk menyusun prioritas pembangunan yang sesuai kondisi lapangan.
Meski jalan desa belum berubah hari itu, suara masyarakat sudah mengubah cara pemerintah menyusun peta intervensi. Keraitan pun tak lagi sekadar titik terpencil, tetapi masuk dalam radar solusi.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




