SANGATTA — Setelah melalui proses seleksi ketat selama tiga bulan, H Kasmo Pital resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pemangku Adat Kutai Kabupaten Kutai Timur (Kutim) oleh Sri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XXI H Adji Mohammad Arifin. Pengukuhan berlangsung khidmat di Kedaton Kesultanan Kutai, disaksikan para tokoh adat, petinggi kesultanan, dan jajaran pemerintah kabupaten.
Ketua Majelis Tata Nilai Adat Kutim, Idrus Yunus, menyampaikan bahwa proses penjaringan yang dilakukan menjangkau 18 kecamatan dan dilanjutkan dengan tahap wawancara.
“Semua dilakukan agar pemangku adat terpilih benar-benar layak memikul amanah,” tegas Idrus.
Pengukuhan ditandai dengan pembacaan Sabda Pandita Ratu oleh Pangeran Mangku Patuh. Dalam sabda tersebut, Sri Sultan menetapkan bahwa pemangku adat Kutai di Kutim merupakan bagian tak terpisahkan dari adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Sebagai pemangku adat, Kasmo Pital kini mengemban 12 tugas utama, termasuk menjaga nilai adat, menegakkan hukum adat, memberi sanksi berdasarkan pertimbangan majelis, melestarikan budaya, serta menjadi penengah dan pengayom masyarakat. Ia juga wajib menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah serta menyampaikan laporan kinerja kepada Sultan dan Bupati Kutim.
Dalam prosesi tersebut, juga dikukuhkan Sumpah Tanah Kutai yang berbunyi:
“Siapa-siapa yang ada di tanah Kutai dan telok rantaunya, minum air dan diam berusaha dalam daerahnya, tiada menjunjung akannya (hukum ini), akan disumpah oleh tanah Kutai serta dengan adatnya. Ke atas mandik menyombong pucuk, ke bawah mandik menyambong akar, habis lumus sampai ke anak cucu tiada ber-hujung.”
Sumpah itu diperkuat dengan ayat suci Al-Qur’an “Atiullah wa athi’ur rasul wa ulil amri minkum”, serta pengucapan Sumpah Abdi Suaka Tanah Kutai oleh Kasmo Pital yang disaksikan langsung oleh Sri Sultan dan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Seluruh tahapan ditutup dengan penandatanganan naskah sumpah sebagai bentuk tanggung jawab dan legitimasi jabatan. Prosesi ini menandai tidak hanya pelestarian adat, tetapi juga penguatan posisi lembaga adat di Kutim yang kini memiliki struktur jelas dan dukungan penuh dari kesultanan serta pemerintah daerah.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




