SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat layanan publik dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan serentak oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini bersama sepuluh MPP lain di Indonesia.
Terletak di Kantor DPMPTSP Kutim, kawasan Bukit Pelangi, MPP Kutim mengintegrasikan 132 layanan dari 31 instansi. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat mengurus berbagai urusan administrasi tanpa harus berpindah tempat.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. DPMPTSP menghadirkan perizinan tenaga kesehatan lintas profesi, dari dokter hingga terapis, serta layanan izin rumah sakit dan unit transfusi darah.
Selain bidang kesehatan, DPMPTSP juga melayani perizinan non-berusaha seperti Izin Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, serta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Semua layanan ini didukung sistem OSS RBA dan MPP Digital.
Bapenda Kutim memperkuat layanan pajak daerah seperti Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Keberadaan layanan ini di MPP memudahkan masyarakat sekaligus mempercepat penerimaan daerah.
Dinas Pariwisata memberikan izin usaha wisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pengelolaan tempat hiburan dan olahraga. Sementara Dinas lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup menyediakan layanan konsultasi sesuai bidangnya.
Pelayanan umum turut melengkapi MPP, dengan hadirnya Perumdam Tirta Tuah Benua yang melayani pendaftaran sambungan air baru dan pengaduan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk layanan peserta, hingga Polres Kutim dan Imigrasi yang membuka layanan langsung.
Dengan total 132 layanan terintegrasi, MPP Kutim menjadi pusat baru pelayanan publik di wilayah ini. Masyarakat kini dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi, perizinan, dan pajak dengan cepat dan transparan di satu lokasi yang sama.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




