SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai merancang strategi penyesuaian anggaran untuk tahun 2026. Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi mengungkapkan bahwa APBD tahun depan akan mengalami pemangkasan akibat turunnya asumsi pendapatan dari Rp11 triliun.
“Perencanaan tahun lalu, asumsi anggaran kita di angka 11 triliun. Sekarang, kalau anggaran kita menurun, belanja pegawai, terutama untuk TPP itu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Rizali usai Rapat Paripurna di DPRD Kutim.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyusun belanja agar tidak melebihi kemampuan fiskal. “Untuk tahun 2026 ini, kita betul-betul harus press sekali. Harus memperhitungkan betul kemampuan keuangan fiskal kita,” katanya.
Menurutnya, penurunan anggaran terutama dipicu oleh turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk sektor perkebunan dan pertambangan. “Penurunan DBH ini sangat memengaruhi APBD kita. Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Belanja wajib seperti gaji ASN tetap berjalan, namun pos Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sangat bergantung pada kondisi keuangan. “Kalau untuk TPP, kita menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Intinya di situ,” tegas Rizali.
Selain menyiapkan langkah efisiensi untuk 2026, Pemkab juga fokus menyelesaikan APBD Perubahan 2024 senilai Rp1,4 triliun. Rizali menyebut waktu pelaksanaan yang tersisa dua bulan menjadi tantangan tersendiri.
“Kita berupaya memaksimalkan belanja. Tapi persoalan waktu dan kondisi alam, terutama proyek konstruksi dan pengadaan material, sering menjadi hambatan,” ujarnya.
Untuk mempercepat serapan, Pemkab memperkuat koordinasi dengan PBJ dan APIP agar lelang dan pelaksanaan proyek tidak tertunda. “Kita kejar siang malam agar penyelesaian tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar proyek tidak diperpanjang hingga tahun berikutnya guna menghindari potensi utang. “Kalau bisa jangan seperti itu. Karena perkiraan pendapatan kita menurun, kita harus hindari potensi utang lagi,” ujarnya.
Rizali menambahkan, Pemkab juga mempercepat penagihan piutang daerah yang masih tersisa Rp62 miliar dari total Rp1,4 triliun. Ia berharap seluruh SKPD bergerak cepat menyelesaikannya.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




