Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Status Pusban Kabo Masih di Bawah Naungan Dinas Kesehatan

KUTAI TIMUR – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa Pos Bantuan (Pusban) Kabo hingga saat ini masih berada di bawah kewenangan dan pengelolaan Dinas Kesehatan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status pengelolaan fasilitas kesehatan tersebut, yang sempat menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Sumarno, menjelaskan bahwa Pusban Kabo memiliki fungsi penting sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat di sekitar wilayah Kabo dan sekitarnya. Karena itu, pemerintah memastikan seluruh aspek operasionalnya tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

“Kami tegaskan bahwa Pusban Kabo masih berada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Tidak ada perubahan status pengelolaan, dan seluruh operasional tetap dikoordinasikan oleh Dinkes,” ujar Sumarno.

Menurutnya, keberadaan Pusban tersebut sangat vital mengingat lokasinya berada di jalur strategis dan melayani cukup banyak penduduk yang membutuhkan akses cepat ke layanan kesehatan dasar. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan fungsinya agar pelayanan tetap optimal.

“Pusban ini sangat penting karena melayani masyarakat di wilayah yang cukup luas. Jadi tidak mungkin kami lepaskan atau dialihkan begitu saja. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh,” katanya.

Sumarno juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan secara rutin melakukan monitoring terhadap kondisi bangunan, peralatan medis, serta ketersediaan tenaga kesehatan di Pusban Kabo. Jika ditemukan kendala atau kebutuhan peningkatan fasilitas, maka akan diproses melalui mekanisme perencanaan daerah.

Ia mengakui bahwa Pusban Kabo saat ini membutuhkan beberapa penyesuaian fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan layanan. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan sarana telah dimasukkan dalam agenda prioritas pembenahan fasilitas kesehatan daerah.

“Kami sudah melakukan pendataan dan memang ada kebutuhan peningkatan fasilitas. Itu sudah masuk dalam rencana perbaikan secara bertahap sesuai prioritas anggaran,” ucap Sumarno.

Dinas Kesehatan berharap pelurusan informasi ini dapat menjawab pertanyaan publik serta mencegah kesalahpahaman terkait pengelolaan fasilitas kesehatan di wilayah Kutai Timur. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas utama.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru