
KUTAI TIMUR – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa pengelolaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) berada sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini disampaikan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait perbedaan status antara Poskesdes dan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas Pembantu (Pusban) maupun Puskesmas.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Sumarno, menjelaskan bahwa Poskesdes merupakan fasilitas kesehatan tingkat desa yang pendiriannya dilakukan melalui Dana Desa dan pengelolaannya berada di bawah struktur pemerintahan desa. Sementara tenaga medis yang ditempatkan, seperti bidan desa, tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal pembinaan teknis dan pelayanan.
“Kami tegaskan bahwa Poskesdes berada di bawah Pemerintah Desa. Pembiayaan operasional dan pemeliharaan bangunan menjadi tanggung jawab desa, sedangkan pembinaan tenaga kesehatan tetap melalui Dinas Kesehatan,” jelas Sumarno.
Menurutnya, pernyataan ini perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembagian kewenangan, terutama saat masyarakat mempertanyakan dukungan anggaran peningkatan fasilitas. Ia menegaskan bahwa Dinkes tetap melakukan pendampingan teknis namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan fisik Poskesdes.
“Sering ada pertanyaan dari masyarakat terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Poskesdes. Jadi perlu kami luruskan agar semua pihak memahami peran masing-masing,” tambahnya.
Sumarno mengatakan bahwa Poskesdes berfungsi sebagai layanan kesehatan paling dasar di tingkat desa, yang bertujuan menguatkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, imunisasi dasar, penanganan awal kasus ringan, serta pelayanan ibu dan anak.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong desa untuk lebih optimal dalam memanfaatkan keberadaan Poskesdes, terutama dalam peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami harap pemerintah desa dapat ikut aktif meningkatkan fasilitas Poskesdes karena manfaatnya langsung dirasakan oleh warga. Kolaborasi antara desa dan Dinkes sangat penting untuk memperkuat layanan kesehatan,” ucapnya.
Dinas Kesehatan Kutai Timur juga membuka ruang kerja sama dan koordinasi berkelanjutan dengan desa-desa agar Poskesdes dapat berfungsi maksimal dan menjadi garda terdepan dalam deteksi dini masalah kesehatan berbasis lingkungan dan masyarakat.(ADV)




