SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan bahwa polemik proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar sepenuhnya berada pada ranah teknis, bukan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini disampaikan dalam klarifikasi resmi menyusul pemanggilan sejumlah pejabat oleh Polda Kalimantan Timur terkait penyidikan dugaan korupsi proyek tersebut.
Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa TAPD tidak memiliki informasi detail mengenai proyek RPU. “Kami di TAPD tidak pernah tahu RPU itu apa, mau dibangun di mana, dan seperti apa bentuknya. Yang kami tahu hanya program kemandirian pangan. Detail kegiatannya domain SKPD pelaksana,” tegasnya.
Ade menyoroti framing media yang menurutnya menyederhanakan fakta hukum dengan hanya menyebut dirinya dan Sekretaris Daerah Rizali Hadi, meskipun pemanggilan berlaku untuk seluruh anggota TAPD. “Hanya Pak Sekda saja yang diberitakan sama saya di dalam berita itu. Padahal yang dipanggil bukan cuma kami berdua. Semua anggota TAPD dipanggil, termasuk Bappeda, Bapenda, sampai bagian hukum. Tapi yang ditampilkan seolah-olah hanya kami yang bermasalah,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Setkab Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan bahwa seluruh pemanggilan dilakukan dalam konteks penyidikan dan semua pihak hadir sebagai saksi. “Ketika dipanggil harus hadir. Jika sampai tiga kali tidak hadir, tentu akan ada tindakan paksa. Sebagai pemerintah, kami wajib mendukung penyidikan,” ujarnya.
Januar juga menyebut, “Posisi kami hanya saksi. Ini penting diklarifikasi agar publik tidak salah menilai.” Ia menambahkan bahwa inti persoalan ada pada pelaksanaan kontrak, bukan di proses perencanaan.
Kasus RPU kini dalam tahap penyidikan setelah ditemukan lonjakan anggaran dari pagu awal Rp31,2 miliar menjadi Rp41,1 miliar, dengan alokasi Rp24,9 miliar untuk pembangunan RPU.
Pemkab Kutim berharap agar media tetap proporsional dalam menyampaikan informasi dan tidak membentuk opini yang keliru terhadap pihak-pihak yang hanya dimintai keterangan sebagai saksi.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




