SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah menata ulang tata kelola lahan di kawasan strategis nasional Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Rencana investasi PT Sinotrans Oversea Indonesia menjadi momentum untuk menguji kesiapan regulasi, mekanisme kerja sama, serta efektivitas koordinasi antarlembaga.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, seluruh perangkat daerah teknis dikumpulkan untuk membedah prosedur hukum dan teknis penyewaan lahan seluas dua hektare yang akan digunakan oleh perusahaan logistik asal Tiongkok tersebut.
“Seluruh tahapan harus jelas dan tidak boleh melanggar Perbup yang berlaku. Kita harus mencari solusi bijak agar investasi bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” kata Noviari.
Sorotan utama datang dari Bagian Hukum yang meminta telaah menyeluruh terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Kutim dan pengelola KEK MBTK.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyoroti perlunya mekanisme pembayaran yang rinci dan transparan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meminta ada kepastian investasi agar pelaku usaha tidak terjebak dalam ketidakjelasan proses.
PT MBTK selaku pengelola kawasan menyatakan komitmen untuk mengikuti seluruh prosedur. Mereka diminta menyiapkan draf awal PKS, yang kemudian akan dibahas bersama tim teknis dari Bappeda, BPKAD, dan DPMPTSP.
Rencana masuknya Sinotrans ke KEK MBTK menjadi sinyal positif bagi pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi. Namun, Pemkab Kutim menunjukkan bahwa kesiapan hukum dan akuntabilitas birokrasi tetap menjadi syarat mutlak sebelum investasi direalisasikan.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




