SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menetapkan arah baru dalam pendekatan terhadap pendidikan dasar. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa menyekolahkan anak bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan bentuk tanggung jawab sipil yang melekat pada setiap warga.
“Kutim punya wajib belajar. Harusnya orang tua mendukung dan berkomitmen untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, mulai dari buku, seragam, hingga sepatu sekolah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk tidak sekolah,” kata Ardiansyah.
Pernyataan ini menyiratkan sikap baru yang lebih keras terhadap fenomena anak putus sekolah. Pemerintah tidak akan lagi bertoleransi pada pembiaran. Bahkan, sanksi akan dijatuhkan kepada orang tua yang melalaikan kewajiban tersebut.
“Orang tualah yang harus berpikir bagaimana supaya anaknya benar-benar disekolahkan. Kan tidak bayar,” tegasnya lagi.
Langkah tegas ini diperkuat dengan rencana pendirian Sekolah Rakyat, meski rinciannya masih dalam tahap pembahasan. Upaya ini diposisikan sebagai jaring pengaman agar tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan.
Kebijakan ini berakar pada visi besar Kutim untuk menjadi wilayah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Pendidikan dipandang sebagai pondasi utama menuju cita-cita tersebut.
“Kalau anak-anak kita tidak bersekolah, bagaimana mereka bisa bersaing? Kutim harus punya SDM yang kuat untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan berdaya saing,” tutup Ardiansyah.
Dengan penegasan ini, Pemkab Kutim menggeser pendidikan dari ranah pilihan individu ke ruang kewajiban bersama. Negara hadir, orang tua wajib sadar.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




