Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Jalan Nasional Rusak Parah, Gubernur Kaltim Desak KPC Ikut Tanggung Jawab

SANGATTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai bersuara lantang terhadap perusahaan tambang yang selama ini menikmati infrastruktur publik tanpa kontribusi perbaikan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan perusahaan tambang lain harus segera ambil bagian dalam menangani kerusakan jalan nasional poros Sangatta–Bengalon yang kian mengkhawatirkan.

“Curah hujan tinggi ditambah lalu lintas kendaraan angkutan barang di atas 20 ton semakin memperparah kondisi jalan yang kini sebagian sudah terputus,” ujar Rudy dalam kunjungannya beberapa pekan lalu.

Ruas jalan ini menjadi jalur utama logistik yang menopang arus distribusi barang di Kutai Timur. Rudy menyebut potensi keresahan sosial sangat besar jika kerusakan jalan terus dibiarkan. Karena itu, ia meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan perusahaan tambang, termasuk KPC, segera bertindak.

“Saya minta Balai Jalan Nasional dan perusahaan tambang yang menggunakan jalur ini, seperti KPC, agar tidak mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,” tegasnya.

Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyambut positif sikap tegas tersebut. Menurutnya, Pemkab Kutim telah berkali-kali menyampaikan laporan kerusakan jalan ke pusat, namun tidak mendapat penanganan signifikan.

“Saya bersyukur Bapak Gubernur turun langsung melihat keadaan di lapangan, sebab kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan yang memperparah kerusakan serta longsoran di beberapa titik,” kata Mahyunadi.

Ia menegaskan bahwa Pemkab hanya memiliki kewenangan menyampaikan laporan, sementara penindakan terhadap perusahaan tambang berada di tangan Pemerintah Provinsi.

“Setelah Gubernur datang meninjau langsung, Alhamdulillah persoalan ini mendapat solusi,” lanjutnya.

Mahyunadi berharap perusahaan-perusahaan yang selama ini memanfaatkan jalan nasional segera dipanggil dan diminta komitmennya oleh Pemerintah Provinsi. Langkah tegas dinilai penting agar masyarakat tidak terus menjadi korban akses jalan rusak yang tidak kunjung ditangani.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru