
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Pada 2025, Rasio Gini Kutai Timur tercatat sebesar 0,305.
Indikator tersebut menjadi salah satu bagian yang disampaikan Bupati Kutai Timur dalam pidato HUT ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Dalam aspek pemerataan pembangunan, Rasio Gini Kutai Timur pada tahun 2025 berada pada angka 0,305,” ujar Bupati Kutai Timur.
Pemerintah kemudian menetapkan target Rasio Gini melalui dokumen perencanaan pembangunan. Pada Perubahan RKPD 2026, Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,298–0,308.
Sementara pada RKPD 2027, pemerintah menargetkan Rasio Gini berada pada rentang 0,285–0,300. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur.
Pemerataan menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti seluruh masyarakat menerima manfaat dalam tingkat yang sama. Karena itu, pembangunan harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di berbagai wilayah.
Pemerintah juga menyoroti kebutuhan pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan. Kecamatan dan desa menjadi bagian penting dalam agenda pemerataan.
“Kita tidak ingin kemajuan hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang berada di pusat pemerintahan maupun di kecamatan dan desa-desa yang jauh dari pusat pertumbuhan,” tegasnya.
Untuk mendukung pemerataan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting. Akses terhadap pelayanan dasar harus terus diperkuat agar masyarakat di berbagai wilayah mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
Pemerintah juga menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan. Dengan adanya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, masyarakat diharapkan dapat memperoleh peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
Penguatan konektivitas antarwilayah juga diperlukan agar distribusi barang, jasa dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik. Infrastruktur yang mendukung konektivitas dapat membantu membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi.
Target Rasio Gini pada 2027 menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperbaiki pemerataan pembangunan secara bertahap. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.
Dengan demikian, pemerataan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kutai Timur. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan kemajuan daerah tidak hanya terlihat dari indikator ekonomi, tetapi juga dari semakin meratanya manfaat pembangunan.(ADV)




