
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh perhatian terhadap persoalan kemiskinan. Pada 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 8,07 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Bupati Kutai Timur menyampaikan persoalan tersebut dalam pidato pada momentum HUT ke-27 Kabupaten Kutai Timur.
“Indikator yang juga menjadi perhatian utama kita adalah kemiskinan. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 8,07 persen,” ujar Bupati Kutai Timur.
Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Pemerintah menilai penanganan kemiskinan harus dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data.
Melalui Perubahan RKPD 2026, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,60–7,95 persen. Pemerintah kemudian kembali menargetkan penurunan pada RKPD 2027 menjadi 7,00–7,50 persen.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan program yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan.
Dalam pidatonya, pemerintah menekankan bahwa persoalan kemiskinan memiliki akar yang lebih kompleks. Masyarakat miskin membutuhkan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kualitas kehidupannya.
“Angka ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat program pengentasan kemiskinan secara lebih terarah dan berbasis data,” katanya.
Pendekatan berbasis data menjadi penting agar program pengentasan kemiskinan dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berorientasi pada jumlah bantuan, tetapi juga pada penyelesaian persoalan yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi miskin.
Pemerintah menyebut berbagai kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan dan pelatihan keterampilan menjadi bagian dari akses yang perlu diperkuat.
Selain itu, kebutuhan pangan, perumahan layak dan infrastruktur dasar juga menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dengan kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup.
Penurunan kemiskinan juga membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Program pemerintah perlu berjalan bersama dengan penguatan ekonomi masyarakat agar kelompok rentan memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan.
Target penurunan kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan Kutai Timur hingga 2027. Pemerintah harus memastikan berbagai kebijakan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Dengan tingkat kemiskinan 8,07 persen pada 2025, pekerjaan pemerintah tidak hanya mengejar penurunan angka. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses yang dapat membantu mereka keluar dari persoalan kemiskinan secara berkelanjutan.(ADV)




