
Kutai Timur, Kaltimnesia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Prayunita, menyoroti masih minimnya upaya sosialisasi mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan menyusul maraknya kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi.
Menurut Prayunita, lemahnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab masih banyak masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, yang belum memahami secara utuh hak-hak perlindungan serta mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kekerasan.
“Nanti kami panggil dinas terkait. Sosialisasi yang ada ini kan kurang, dari pemerintah itu sangat kurang,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki payung hukum melalui peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak, yang dibentuk sejak periode sebelumnya. Namun, implementasi dan sosialisasinya dinilai belum maksimal.
“Nanti kami mungkin melakukan diskusi bersama pemerintah, kami panggil nanti ke sini untuk melakukan perluasan sosialisasi yang ada ini. Karena kan itu perdanya sudah terbentuk dari periode saya kemarin itu, cuma sosialisasi memang kurang,” jelasnya.
Legislator muda tersebut menegaskan bahwa Komisi D DPRD Kutim akan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) agar memperluas jangkauan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa.
“Nanti mungkin ke depan, dinas terkait kami berikan acuan arahan untuk melakukan di setiap sekolah atau di setiap desa,” tambahnya.
Prayunita berharap, langkah ini dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak di Kutai Timur.(ADV)




