Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Komisi C DPRD Kutim Kawal Ketat Pemerataan Pembangunan Fisik di Pedalaman

 

Kutai Timur, kaltimnesia.id – Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam mengawal pemerataan pembangunan fisik, khususnya di wilayah pedalaman. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, usai pertemuan dengan sejumlah dinas teknis, Senin (13/10/2025).

Pandi menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pihaknya, agar seluruh kecamatan di Kutim mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah daerah, tanpa terkecuali.

“Itu juga yang sangat getol kami sampaikan ya ke dinas-dinas teknis, bagaimana pemerataan pembangunan itu betul-betul hadir di seluruh 18 kecamatan,” ujar Pandi kepada awak media.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Menurutnya, daerah pedalaman seperti Kecamatan Busang, Long Mesangat, dan Batu Ampar juga memiliki hak yang sama dalam menikmati pembangunan yang layak.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi C juga meminta dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memberikan data terperinci terkait sebaran program pembangunan fisik mereka.

“Makanya kami tadi minta juga ke dinas teknis seperti Perkim ataupun PU memberikan rincian kira-kira dalam program mereka itu berapa persen serapan ke kecamatan-kecamatan itu, supaya menjadi tolak ukur,” lanjutnya.

Langkah ini dianggap penting untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan tidak timpang dan benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke pelosok desa. Komisi C ingin agar data tersebut menjadi dasar evaluasi ke depan, serta menjadi rujukan bagi kebijakan pembangunan tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Pandi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

DPRD Kutim, khususnya Komisi C, juga mendorong agar dinas-dinas terkait lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Dengan langkah-langkah pengawalan ini, diharapkan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kutim bisa diminimalisir, dan seluruh masyarakat, baik di kota maupun di pedalaman, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.(Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru