Jumat, November 20, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

PKS Pemkab dan Kejari Kukar Picu Kesadaran Pengembalian Kendaraan Dinas

KUTAI KARTANEGARA – Penertiban aset daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperlihatkan perubahan dari sisi kepatuhan. Sejumlah pensiunan aparatur sipil negara (ASN) secara sukarela mendatangi pemerintah daerah untuk mengembalikan kendaraan dinas yang masih mereka kuasai, bahkan sebelum proses penarikan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar dilaksanakan.

Perubahan tersebut dinilai menjadi dampak positif dari sosialisasi penertiban aset melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Kejari Kukar. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang berlangsung di Pendopo Bupati Kukar pada 20 Agustus lalu turut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali kewajiban pengembalian barang milik daerah.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, publikasi kegiatan tersebut ikut memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang masih menguasai kendaraan dinas bahwa aset pemerintah harus dikembalikan ketika sudah tidak lagi digunakan sesuai peruntukannya.

“Setelah kerja sama itu diumumkan secara terbuka, ternyata responsnya langsung terlihat. Ada pihak yang kemudian menyadari bahwa kendaraan yang mereka pegang merupakan fasilitas negara yang harus dikembalikan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bagus, hal yang menggembirakan adalah munculnya inisiatif pengembalian tanpa harus menunggu petugas melakukan penertiban langsung. Sejumlah pensiunan bahkan memilih datang sendiri untuk menyerahkan kendaraan kepada pemerintah daerah.

“Yang menarik, pengembalian sudah berlangsung ketika kegiatan penarikan bersama belum dimulai. Jadi, dampak dari kesepakatan itu sudah dirasakan lebih awal,” katanya.

Dia menilai, pendekatan melalui peningkatan kesadaran hukum dapat membantu mempercepat penataan aset. Sebab, pemerintah tidak harus selalu mengandalkan tindakan penarikan apabila pihak yang menguasai barang milik daerah bersedia mengembalikannya secara sukarela.

“Harapan kami, masyarakat maupun mantan pegawai yang masih memegang kendaraan dinas memahami bahwa pengembalian itu merupakan kewajiban. Tidak perlu menunggu sampai ada tindakan penertiban di lapangan,” terangnya.

Respons serupa juga mulai terlihat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Bagus mencontohkan Dinas Sosial dan Dinas Perikanan Kukar yang telah mengambil langkah mengembalikan beberapa unit kendaraan kepada pemerintah daerah.

“Kesadaran itu bukan hanya muncul dari pensiunan. Perangkat daerah juga mulai melakukan pembenahan dengan menyerahkan kendaraan yang sudah tidak semestinya berada dalam penguasaan pegawai,” jelasnya.

Dari berbagai pengembalian tersebut, BPKAD Kukar telah menghimpun ratusan kendaraan roda dua dan beberapa kendaraan roda empat. Seluruhnya untuk sementara ditempatkan di gudang milik BPKAD sebelum dilakukan penanganan berikutnya.

Bagus berharap, efek positif dari kerja sama dengan Kejaksaan terus berkembang dan mendorong kepatuhan seluruh pihak dalam menjaga barang milik daerah.

“Kalau kesadaran seperti ini terus tumbuh, penyelesaian persoalan aset tentu akan lebih ringan. Kami ingin pengembalian dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan semata-mata karena adanya penarikan,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru