KUTAI KARTANEGARA – Persoalan aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak cukup diselesaikan melalui pendataan dan pembenahan administrasi. Sejumlah barang milik daerah yang telah lama bermasalah membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama ketika penguasaannya berada di tangan pihak lain atau keberadaan fisiknya tidak diketahui.
Kondisi tersebut mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Keterlibatan institusi penegak hukum diharapkan membantu pemerintah daerah dalam proses penyelamatan dan pemulihan aset.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pengelolaan aset pemerintah memiliki tantangan tersendiri karena jumlahnya mencapai ribuan unit dan tersebar di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Selama ini ada banyak aset yang membutuhkan penanganan lebih jauh. Tidak semua persoalan bisa selesai hanya dengan mencocokkan data administrasi karena ada kondisi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut sebagian telah berlangsung bertahun-tahun. Masalah lama yang belum terselesaikan akhirnya menjadi residu dalam pengelolaan barang milik daerah.
“Beberapa persoalan yang kami hadapi merupakan masalah lama. Artinya, bukan baru muncul sekarang, tetapi sudah menjadi pekerjaan rumah yang terus terbawa dari tahun-tahun sebelumnya,” jelas Bagus.
Untuk memperkuat penanganannya, BPKAD Kukar menjalin kemitraan dengan Kejari Kukar melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada 20 Agustus lalu di Pendopo Bupati Kukar.
Kesepakatan yang direncanakan berlangsung selama dua tahun tersebut mencakup tiga persoalan utama, yakni aset yang dikuasai pihak tidak berhak, aset yang tidak diketahui keberadaan fisiknya, serta kewajiban pajak kendaraan yang masih tercatat.
Bagus menilai, dukungan Kejaksaan diperlukan agar proses penyelesaian tidak berhenti pada identifikasi masalah. Pemerintah daerah juga membutuhkan pendampingan ketika harus mengambil langkah hukum untuk memastikan aset dapat kembali diamankan.
“Ketika ada persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koordinasi dan pendampingan agar setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki dasar yang jelas,” katanya.
Dia menyambut positif keberadaan bidang pemulihan aset di Kejaksaan karena dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengamanan kekayaan daerah.
“Menurut kami, bidang pemulihan aset ini benar-benar memberikan manfaat besar. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan seperti ini, khususnya untuk menghadapi persoalan aset yang selama ini belum berhasil diselesaikan,” ungkapnya.
Melalui sinergi tersebut, BPKAD Kukar berharap pengamanan aset tidak hanya menghasilkan pembaruan data, tetapi juga kepastian penguasaan dan penyelesaian terhadap barang milik daerah yang bermasalah.
Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat tata kelola aset pemerintah sehingga kekayaan daerah dapat terlindungi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (Adv)




