Jumat, November 20, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Hak Huni Rumah Dinas ASN Kukar Akan Dievaluasi, BPKAD Siapkan Penertiban

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penertiban pemanfaatan rumah dinas untuk memastikan fasilitas tersebut tetap ditempati aparatur yang memenuhi persyaratan. Evaluasi diperlukan menyusul adanya indikasi penguasaan dan dugaan pengalihan rumah dinas kepada pihak lain.

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, hak menempati rumah dinas tidak berlaku secara bebas karena melekat pada ketentuan penggunaan barang milik daerah.

“Rumah dinas itu disediakan untuk menunjang pekerjaan aparatur. Jadi, yang menempati harus benar-benar orang yang memenuhi persyaratan, bukan siapa saja yang kemudian menguasainya,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perubahan status kepegawaian maupun kondisi penghuni perlu menjadi perhatian dalam pengawasan rumah dinas. Pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut tidak terus dikuasai oleh orang yang sudah tidak lagi memiliki hak untuk menempatinya.

Bagus menjelaskan, penertiban tidak hanya menyangkut keberadaan penghuni, tetapi juga kesesuaian penggunaan bangunan dengan peruntukan awal. Apalagi, terdapat indikasi rumah dinas yang justru diperjualbelikan meskipun masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah.

“Kalau orang yang menempati sudah tidak memenuhi ketentuan, tentu penggunaan rumah itu harus dievaluasi. Jangan sampai fasilitas pemerintah justru dikuasai oleh pihak yang tidak lagi berhak,” tegasnya.

BPKAD Kukar akan melakukan pemeriksaan administrasi dan mencocokkan data penghuni dengan dokumen aset. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah rumah masih digunakan sesuai ketentuan atau telah mengalami perubahan penguasaan.

Ia menambahkan, penanganan persoalan tersebut juga membutuhkan dukungan dari sisi hukum. Karena itu, BPKAD menyiapkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kukar untuk mendapatkan pendampingan dalam proses penertiban.

“Kita ingin penertibannya memiliki dasar yang kuat. Karena ada aturan mengenai penggunaan barang milik daerah, maka setiap tindakan harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Bagus berharap evaluasi dan penertiban dapat mengembalikan fungsi rumah dinas sebagai fasilitas penunjang pekerjaan ASN. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memastikan aset yang tersedia digunakan oleh pihak yang memang berhak.

“Jangan sampai fasilitas yang dibangun dari uang daerah akhirnya tidak lagi digunakan sesuai tujuan awalnya. Aset pemerintah harus memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru