KUTAI KARTANEGARA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pemetaan aset milik pemerintah daerah melalui penerapan geotagging. Pendataan berbasis lokasi tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan fisik aset sekaligus mencocokkannya dengan catatan administrasi yang dimiliki pemerintah.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pemetaan dilakukan dengan mendokumentasikan aset melalui foto dan titik koordinat. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan sistem informasi manajemen aset daerah.
Menurutnya, pencatatan aset selama ini tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan barang yang tercatat benar-benar diketahui keberadaan fisiknya, termasuk lokasi bangunan, tanah, maupun kendaraan.
“Jadi bukan hanya kita punya catatan di atas kertas. Kita juga harus tahu barangnya ada di mana, seperti apa kondisinya, dan benar-benar bisa kita pastikan keberadaannya,” ujarnya, Kamis (19/11/2026)
Pendataan tersebut, kata Bagus melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar. Setiap OPD memiliki pengurus barang yang bertanggung jawab membantu proses inventarisasi dan memastikan data aset yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Bagus menyebutkan, cakupan pendataan melibatkan sekitar 60 OPD. Banyaknya unit kerja yang memiliki aset membuat proses pemetaan harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan koordinasi agar tidak terjadi perbedaan antara data administrasi dan kondisi sebenarnya.
“Ini melibatkan semua OPD. Pengurus barang di masing-masing perangkat daerah harus ikut memastikan data yang disampaikan itu benar, termasuk titik lokasinya,” katanya.
Bagus berujar, melalui geotagging, setiap aset dapat dilengkapi dokumentasi visual dan informasi koordinat. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki gambaran lebih jelas mengenai persebaran aset yang dikuasai masing-masing perangkat daerah.
Data hasil pemetaan tersebut selanjutnya disinkronkan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Integrasi ini diharapkan membantu BPKAD memperbarui informasi sekaligus memudahkan pemeriksaan apabila ditemukan aset yang tidak sesuai dengan catatan.
Pemetaan bukan sekadar kegiatan memperbarui daftar inventaris, ini juga merupakan pembenahan tata kelola agar aset daerah dapat diketahui, diawasi, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tutup Bagus. (Adv)




