Jumat, November 20, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

Pajak Kendaraan Rongsokan Terus Membebani APBD Kukar, BPKAD Siapkan Penghapusan Piutang

KUTAI KARTANEGARA – Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang sudah rusak berat hingga tidak diketahui keberadaannya masih menyisakan persoalan administrasi. Meski secara fisik tidak lagi dapat digunakan, sejumlah kendaraan tersebut masih tercatat sebagai aset daerah dan kewajiban pajak kendaraannya terus berjalan.

Kondisi ini menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar karena akumulasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tidak lagi produktif berpotensi menambah beban keuangan daerah setiap tahunnya.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Negeri Kukar untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah.

“Jadi ternyata kendaraan-kendaraan tadi yang istilahnya sudah rongsokan atau kami sering sebut scrap ya, itu pajaknya atau PKB-nya masih jalan,” ungkap Bagus, Rabu (18/11/2026)

Ia menjelaskan, kendaraan yang sudah masuk kategori rongsokan atau scrap tetap memiliki kewajiban pajak selama belum dilakukan proses administrasi penghapusan. Akibatnya, pemerintah daerah masih menanggung tagihan atas kendaraan yang sebenarnya sudah tidak memberikan manfaat operasional.

Menurutnya, kewajiban itu juga tercatat sebagai piutang pemerintah daerah kepada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Apabila tidak segera diselesaikan, nilai kewajiban tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

“Itu kalau kita tidak memulai melangkah untuk melakukan penyelesaian, itu akan bertambah terus jadi argo. Jadi tiap tahun kan nambah terus,” jelasnya.

Bagus mencontohkan, meskipun pajak satu unit kendaraan lama relatif kecil, akumulasinya menjadi persoalan ketika dikalikan dengan jumlah kendaraan yang tersebar di berbagai perangkat daerah. Bahkan, kendaraan yang sudah tidak memiliki nilai guna tetap berpotensi menghasilkan kewajiban pajak.

“Walaupun yang mungkin, misalnya motor Supra Fit ya, itu pajaknya mungkin cuma Rp100.000 misalnya. Tapi kalikan sekian ribu unit jalan tiap tahun itu lumayan juga,” tuturnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, BPKAD berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam melakukan penelusuran terhadap kendaraan yang masih tercatat tetapi fisiknya sudah tidak ditemukan. Hasil penelusuran nantinya dapat dituangkan dalam berita acara sebagai dasar administrasi untuk mengajukan penghapusan piutang kendaraan kepada Bapenda Provinsi.

Bagus mengatakan, keberadaan dokumen hasil penelusuran menjadi penting karena pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menghapus kendaraan dari pencatatan maupun menghentikan kewajiban pajaknya tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

“Ini juga sebagai landasan hukum kami untuk mengajukan penghapusan di piutang di Bapenda Provinsi,” katanya.

Ia berharap penyelesaian tersebut dapat menghentikan pembengkakan kewajiban pajak atas kendaraan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, anggaran daerah tidak terus terbebani oleh kewajiban yang berasal dari aset yang secara fisik sudah tidak produktif.

Bagus menambahkan, pembenahan administrasi kendaraan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kewajaran pencatatan aset dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Kukar.

“Kita tentu tidak inginlah APBD kita membiayai yang sia-sia, seperti pajak kendaraan tadi,” tutupnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru