SANGATTA — Dua perusahaan tambang bersiap menanamkan modal di Kutai Timur (Kutim), namun Pemerintah Kabupaten memastikan investasi tersebut tidak akan lepas dari koridor perlindungan tenaga kerja lokal. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan akan menjadi landasan utama dalam mengawal arus modal baru itu.
“Peraturan ini dibuat untuk melindungi dan memberdayakan warga Kutai Timur. Jadi, setiap investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita,” ujar Mahyunadi dalam perhelatan Kudungga Run Festival 2025 di Stadion Kudungga, Sangatta.
Mahyunadi menyampaikan bahwa perusahaan yang akan masuk wajib mengikuti aturan komposisi tenaga kerja, di mana 80 persen dari Kutim, sisanya maksimal 20 persen dari luar daerah. Pernyataan tersebut dilontarkan di hadapan lebih dari 1.500 peserta lomba lari, jajaran Forkopimda, Komandan Lanal Sangatta Letkol Laut (P) Fajar Yuswantoro, Kepala Dispora Basuki Isnwan, serta Ketua KONI Kutim Rudy Hartono.
“Ini peluang emas bagi masyarakat Kutim. Dengan adanya dua perusahaan tambang baru, kesempatan kerja akan semakin terbuka luas. Saya berharap warga lokal memanfaatkan momentum ini,” tegas Mahyunadi.
Langkah pemerintah daerah mengedepankan aspek regulasi lokal ini menjadi penting, terutama di tengah meningkatnya minat investor terhadap sektor pertambangan di Kutim. Dengan adanya Perda yang jelas, pemerintah tidak hanya menyambut investasi, tapi juga menyiapkan mekanisme perlindungan tenaga kerja.
Di luar sektor pertambangan, Pemkab Kutim juga menaruh perhatian pada pelaku ekonomi skala kecil. Mahyunadi mengumumkan penurunan retribusi bagi pedagang UMKM di Taman Venus, Bukit Pelangi, dari Rp1,5 juta menjadi Rp300 ribu per bulan. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan usaha kecil di tengah geliat investasi besar.
“Kita ingin UMKM bisa bernafas lega, tumbuh, dan berkembang. Dengan retribusi yang lebih ringan, mereka akan lebih mudah menjalankan usahanya,” ucap Mahyunadi.
Penguatan ekonomi lokal dari dua arah, yaitu regulasi tenaga kerja dan insentif UMKM, menjadi indikasi bahwa Pemkab Kutim tengah menata fondasi ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada investasi, tetapi juga tetap berpihak pada warga. (ADV)




