BALIKPAPAN — Di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, serta para kepala daerah se-Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan tantangan dan langkah korektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hadir pada forum Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kaltim di Balikpapan, Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi menyampaikan strategi pencegahan korupsi berbasis tata kelola dan kekayaan alam daerah.
“Masih ada ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa, lemahnya pengawasan anggaran serta pengadaan barang dan jasa, hingga sistem pengendalian internal yang belum optimal,” kata Ardiansyah, mengawali pemaparannya secara terbuka.
Menurutnya, kompleksitas Kutim sebagai wilayah dengan 18 kecamatan, 154 desa, dan 2 kelurahan, ditambah keterbatasan akses antarwilayah, menjadikan pengawasan membutuhkan pendekatan berbeda. Pemkab Kutim, lanjutnya, tidak tinggal diam. Pemerintah daerah memperkuat mekanisme pengendalian lewat berbagai langkah terstruktur.
“Berbagai upaya konkret telah dijalankan, di antaranya memperkuat tata kelola keuangan melalui publikasi informasi keuangan secara berkala, memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mencegah penyalahgunaan wewenang lewat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta membangun budaya antikorupsi melalui sosialisasi di perangkat daerah, sekolah, hingga masyarakat desa,” jelasnya.
Selain penguatan internal, langkah lain yang ditempuh adalah mendorong penyelesaian temuan BPK secara sistematis. “Pemkab Kutim juga mengoptimalkan fungsi Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” tegas Ardiansyah.
Dalam forum ini, dukungan politik terhadap upaya eksekutif juga mengemuka. Ketua DPRD Kutim Jimmi menyampaikan bahwa potensi sumber daya alam (SDA) Kutim harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan fleksibilitas fiskal yang memadai.
“Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, seharusnya Kutim memiliki ruang fiskal yang besar untuk membangun daerah. Dengan SDA yang luar biasa, Kutim sepatutnya mendapat perhatian dan perlakuan khusus, terutama terkait aturan efisiensi yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Harapan kami, kebijakan pusat bisa lebih adaptif terhadap kondisi riil di daerah,” ujar Jimmi.
Kolaborasi eksekutif dan legislatif ini dinilai menjadi prasyarat penting agar pembangunan di Kutim dapat berjalan secara akuntabel dan menjawab ekspektasi publik terhadap transparansi serta pemanfaatan SDA secara berkelanjutan. Ardiansyah menegaskan, kemitraan dengan masyarakat juga terus dibangun.
“Kami sadar pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pencegahan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Kritik, masukan, dan koreksi dari warga menjadi bagian penting bagi kami untuk introspeksi dan memperbaiki kebijakan agar lebih bermanfaat bagi rakyat,” ucapnya.
Sinergi ini menjadi catatan penting dalam membangun model pemerintahan berbasis kekayaan alam yang tidak hanya efisien, tapi juga tahan terhadap godaan korupsi dan tekanan kebijakan dari luar daerah.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




