
Kutai Timur, Kaltimnesia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti perubahan kebijakan pemerintah pusat yang kini lebih selektif dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah di Kutai Timur mampu menyesuaikan diri dengan pola baru tersebut agar tidak berdampak pada jalannya pembangunan.
“kita harus tahu semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya
Menurutnya, kebijakan kehati-hatian tersebut merupakan langkah logis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, di sisi lain, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kinerja yang baik akan menjadi dasar kepercayaan bagi pusat dalam menyalurkan dana. Jadi jangan hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga pada hasil dan manfaatnya,” tambahnya.
Pihaknya juga mendorong agar Pemkab Kutim memperkuat perencanaan dan sinergi antar-OPD, terutama dalam menyusun laporan keuangan dan capaian kinerja. Ia berharap dengan langkah tersebut, Kutai Timur dapat tetap memperoleh porsi anggaran yang memadai untuk membiayai pembangunan, meskipun pemerintah pusat kini lebih ketat dalam proses transfer dana.
“Kalau kita bisa menunjukkan tata kelola yang baik, saya yakin Kutai Timur tetap dipercaya dan didukung,” pungkasnya. (Adv)




