
Kutai Timur, Kaltimnesia.id – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mengusulkan agar pemerintah daerah segera membentuk Forum Tata Ruang sebagai wadah strategis untuk membahas penggunaan dan pengelolaan ruang wilayah di Kutim.
Menurut Pandi, forum tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022. Regulasi itu menegaskan pentingnya kehadiran forum tata ruang sebagai sarana partisipasi publik dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang.
“Itu juga penting karena memang di dalam Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 itu mengatur soal bagaimana memfungsikan forum Tata Ruang sebagai salah satu forum yang mendiskusikan soal penggunaan Tata Ruang, penggunaan ruang di kawasan Kutai Timur,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum tersebut nantinya akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, hingga tokoh masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak hanya berpihak pada kepentingan pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
“Dia bicara yang terdiri dari akademisi, praktisi, geoprasi, sama tokoh masyarakat,” tambahnya.
Pandi menilai, pembentukan forum tersebut juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi dan memperkaya proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya wadah diskusi resmi, setiap rencana alih fungsi lahan atau perubahan peruntukan ruang bisa dikaji secara lebih komprehensif dan transparan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Kutai Timur. (Adv)




