Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Margono: Pengakuan MHA Penting untuk Menjaga Warisan Leluhur dan Lingkungan

SANGATTA – Ketua LMADB (lembaga madya adat dayak basap) Bengalon, Margono, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mempertahankan warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hal tersebut disampaikan Margono saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) “Peran Pemerintah Kabupaten dalam Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Timur” di Gedung Wanita, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Kutai Timur, Kamis (20/8/2026).

Menurut Margono, bagi masyarakat Dayak Basap Tebangan Lembak, lingkungan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan dan warisan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya.

“Kami sangat membutuhkan adanya pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Bagi kami, ini bukan hanya soal pengakuan secara administratif, tetapi bagaimana pemerintah ikut memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kehidupan serta lingkungan yang selama ini kami jaga dan diwariskan oleh leluhur,” ujar Margono.

Ia mengatakan, keberadaan masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah tempat mereka hidup. Pengetahuan serta nilai-nilai yang diwariskan leluhur menjadi bagian dari cara masyarakat menjaga keseimbangan lingkungan.

Margono menilai kebutuhan tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan pertambangan yang berlangsung di wilayah Bengalon dan sekitarnya.

“Di wilayah kami, khususnya Bengalon, banyak aktivitas pertambangan yang terus berjalan. Karena itu, menurut kami pengakuan MHA menjadi sangat penting. Dengan adanya pengakuan, masyarakat adat memiliki posisi yang lebih jelas untuk ikut menjaga wilayah dan lingkungan serta menyampaikan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap proses pengakuan MHA dan memastikan masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan wilayah dan kehidupan mereka.

“Kami tidak ingin menghambat pembangunan. Kami justru ingin pembangunan berjalan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberadaan masyarakat adat. Apa yang diwariskan leluhur harus tetap bisa dijaga dan dinikmati oleh anak cucu kami,” tutur Margono.

FGD tersebut sendiri diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah serta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kutai Timur.

Bagi Dayak Basap Tebangan Lembak, Margono berharap forum tersebut menjadi momentum untuk mendorong proses pengakuan yang lebih konkret, sehingga masyarakat adat dapat terus berperan dalam menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan nilai-nilai dan warisan leluhur di tengah perkembangan pembangunan di Kutai Timur.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru