Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Dayak Basap Tebangan Lembak Ikuti FGD Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kutai Timur

SANGATTA – Kelompok Masyarakat Adat Dayak Basap Tebangan Lembak turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Pemerintah Kabupaten dalam Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Timur”, yang digelar di Gedung Wanita, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Kutai Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ini menjadi ruang konsultasi dan dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Margono selaku Ketua Adat Dayak Basap Tebangan Lembak hadir mewakili komunitasnya. Kehadiran Dayak Basap Tebangan Lembak juga tercantum dalam daftar undangan sebagai Ketua LMADB Lembaga Masyarakat Adat Dayak Basap Tebangan Lembak.

Margono menyambut positif pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting karena memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan sekaligus terlibat dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

“Bagi kami, kegiatan seperti ini sangat positif karena masyarakat adat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan ikut terlibat dalam proses pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Kami berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat terus diperkuat, sehingga keberadaan, wilayah, serta hak-hak masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi secara jelas,” ujar Margono.

Ia berharap pembahasan dalam forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret. Masyarakat Dayak Basap Tebangan Lembak, kata dia, siap membuka ruang komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pengakuan masyarakat adat.

“Kami tentu berharap proses ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi ada tindak lanjut yang nyata. Kami siap berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah agar pengakuan masyarakat adat dapat segera diwujudkan,” katanya.

FGD tersebut membahas sejumlah agenda, antara lain implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam penguatan peran masyarakat hukum adat, percepatan penetapan status hutan adat, serta implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2020.

Forum juga diarahkan untuk menyusun roadmap identifikasi dan penguatan Panitia Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), sekaligus merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut percepatan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat di Kabupaten Kutai Timur.

Bagi Margono, keterlibatan masyarakat adat dalam proses tersebut menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan komunitas adat.

“Yang paling penting adalah komunikasi dan keterlibatan masyarakat adat terus dijaga. Kami ingin proses ini berjalan bersama-sama, terbuka, dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat,” pungkasnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru