SANGATTA — Percepatan ekonomi Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kutim 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Wakil Bupati Mahyunadi menekankan bahwa kerja keras harus disertai kerja cerdas dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Pembangunan tidak bisa berhenti di tataran konsep, melainkan harus diwujudkan dalam aksi kolaboratif antara pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Mahyunadi juga menyoroti rendahnya serapan APBD hingga triwulan III 2025 yang baru mencapai 46 persen, di bawah target ideal 50 persen. “Serapan anggaran adalah tolok ukur kinerja. Kalau realisasinya rendah, tentu dampaknya ke masyarakat juga lambat dirasakan. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.
Ia menambahkan, keterlambatan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 turut menjadi perhatian karena dapat menghambat pembahasan RAPBD. “Kalau KUA-PPAS lambat disahkan, otomatis akan menghambat pembahasan RAPBD. Akhirnya, masyarakat yang paling dirugikan karena program dan kegiatan tidak bisa segera berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Kutim Widiyantono memaparkan data ekonomi Kutim yang tumbuh 9,82 persen pada 2024 dengan kontribusi 18,60 persen terhadap ekonomi Kalimantan Timur. Namun, hingga semester I 2025, pertumbuhan tercatat hanya 2,1 persen.
“Kutim masih sangat bergantung pada batubara, padahal itu sumber daya tak terbarukan. Karena itu, Kutim harus berani menggenjot sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Noviari Noor, unsur Forkopimda, dan para pelaku usaha. Diskusi berjalan terbuka dengan penekanan pada pentingnya komunikasi antara pemerintah dan legislatif untuk mempercepat proses perencanaan.
Menutup pertemuan, Mahyunadi menyerukan agar semua pihak bekerja sepenuh hati. Ia menegaskan, percepatan ekonomi tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kutai Timur.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




